Ahok Komentari Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: Rakyat Cuma Jadi Penonton

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa dipanggol Ahok menunjukkan jari yang telah tercelup tinta seusai menggunakan hak surat dalam Pilkada 2024 di TPS 60 Pluit, Penjaringan, Jakarta, Rabu (27/11/2024). Foto: Zaky Fahreziansyah/Antara

Gubernur Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menegaskan menolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ahok menyebut, ia sejak dulu telah menolak wacana itu. Menurutnya, model pemilihan itu akan membuat Indonesia kembali ke zaman orde baru.

"Kan dari dulu saya tolak [kepala daerah dipilih DPRD]," ucap Ahok kepada wartawan, di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

"Iya dong. Alasan paling penting, kan, kita harus mengalami zaman orde baru," jelas dia.

Lebih lanjut, Ahok menyebut bahwa jika kepala daerah dipilih DPRD rakyat seolah tak punya hak. Mereka hanya menyaksikan drama politik yang tak bisa mereka sentuh.

"Hasilnya apa? Rakyat, kan, cuma jadi penonton, enggak peduli. Kita cuma deal-dealan sesama ketua umum partai. Deal-dealan juga bisa pakai duit juga," kata Ahok.

"Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. Kita pernah ngalamin, kok, zaman orde baru, kok," pungkasnya.

Adapun usulan tersebut mulanya digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Dalam acara yang sama, Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo dalam pidatonya.