AHY: Negara Tak Boleh Intimidasi dan Kriminalisasi Rakyat Sendiri
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti iklim demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Menurutnya, kritik masyarakat sering dibungkam.
"Rasanya suara kritis rakyat juga semakin sering dibungkam, betul? Makin banyak yang takut bersuara. Ini kata siapa? Kata Demokrat atau kata rakyat? Demokrat hanya menyerap aspirasi rakyat untuk kita perjuangkan di berbagai forum," kata AHY dalam Pembukaan Rapimnas Demokrat di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9).
"Negara kita tidak boleh menjadi negara yang menakutkan rakyatnya sendiri, mengintimidasi rakyatnya sendiri, mengkriminalisasi rakyatnya sendiri," imbuhnya.
AHY menyebut, kemunduran demokrasi ini disebabkan perilaku pemerintah yang makin otoritarian. Ia pun menyoroti independensi lembaga dalam penegakan hukum.
"Kita mohon semua lembaga untuk berlaku netral, independen, profesional. Jangan ada kriminalisasi, double standard, tebang pilih. Ketidakadilan ibu semua masalah bangsa," ujarnya.
AHY juga menyinggung dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Ia meminta pemerintah menghormati masyarakat asli Papua.
"Kita harap masyarakat orang asli Papua dihormati, dimuliakan, jangan sampai ada pelanggaran HAM yang robek persatuan. Jangan sampai hukum tebang pilih," tegasnya.
Terakhir, AHY meminta kadernya untuk berjuang melindungi rakyat. Sebab, rakyat membutuhkan dukungan Demokrat.
"Kalau Demokrat merasa enggak berdaya apalagi masyarakat. Demokrat enggak boleh nangis, [harus] kuat lindungi rakyat. Demokrat enggak boleh pura-pura nangis. Yang nangis rakyat. Ini bukan rekayasa, kita temui enggak usah jauh-jauh," ujarnya lagi.
"Masyarakat butuh dukungan kita. Indonesia butuh perbaikan," pungkasnya.