AHY: Sudah Jelas Terbaca Siapa Pemenang Pemilu, Kita Harus Move On

21 Februari 2024 13:59 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Partai Demokrat akhirnya masuk pemerintahan lagi setelah Ketum Agus Harimurti Yudhoyono dilantik jadi Menteri ATR/BPN. AHY dan Demokrat yang saat ini berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Prabowo-Gibran punya pandangan sendiri soal dinamika setelah pemilu.
ADVERTISEMENT
Saat ini memang ada dorongan untuk menggunakan hak angket dan hak interpelasi di DPR guna membuktikan berbagai kecurangan yang terjadi di Pemilu. AHY menghormati itu, tapi bagi dia yang terpenting sekarang cepat move on dan bekerja untuk bangsa.
"Yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati dengan tuntas, tetapi yang jelas kita justru harus move on. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya," kata AHY usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2).
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) berbincang dengen Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto (kiri) sebelum upacara pelantikan menteri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO
Timses pasangan Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud masih terus menyuarakan berbagai kecurangan yang mereka rasakan. Misalnya soal penggunaan Sirekap yang belakangan memang kerap bermasalah.
Soal itu, AHY mempersilakan siapa pun untuk melaporkan temuan mereka sesuai dengan mekanisme yang ada. Kini, dia hanya ingin fokus pada tugas barunya ke depan.
ADVERTISEMENT
"Kalau ada yang tidak puas ada mekanismenya, silakan, itu hak warga negara, hak partai politik. Tetapi saya tidak ingin terjebak, kita terlalu carut marut dalam isu-isu semacam itu karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan," tuturnya.