Akmal Malik: Jabat Pj dan Dirjen Bukan Rangkap Jabatan, tapi Penugasan Tambahan

Dirjen Otda sekaligus Pj Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Foto: Annisa Thahira/kumparan

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik resmi menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Bagaimana posisinya yang masih menjadi penjabat di Kemendagri meski telah dilantik sebagai Penjabat?

Kepada wartawan, Akmal menegaskan, ia bukan rangkap jabatan. Sebab, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, diatur Pj Gubernur adalah pejabat tinggi madya.

“Ini kan penugasan tambahan, bukan rangkap jabatan karena ada UU kalau terjadi kekosongan jabatan ditugaskanlah pejabat tinggi madya,” kata Akmal saat berbincang dengan wartawan di kantor Kemendagri, Jumat (13/5).

“Kalau bukan pejabat tinggi madya, tidak bisa dia jadi gubernur. Hati-hati menerjemahkan itu lho. Dia menjadi Penjabat, PJ itu, karena pejabat tinggi madya,” tegas Akmal.

Lebih lanjut, apakah akan berdampak pada tugasnya di Kemendagri? Akmal menekankan, yang dipilih oleh Presiden pasti sudah memenuhi syarat plus seleksi ketat. Artinya, mereka yang terpilih pasti bisa menunaikan tugas sebagai Pj dan tugasnya terdahulu.

“Yang ditunjuk pasti orang yang kapasitasnya luar biasa, artinya mereka yang dianggap bisa melakukan tugas secara paralel bersama-sama," kata Akmal.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

"Itulah tim ditunjuk kemarin itu, dari 600 sekian itu loh, cuma lima orang yang ditunjuk melalui seleksi luar biasa. Saya termasuk yang dipertimbangkan, karena saya urusi pemda selama ini,” pungkas Akmal.

Akmal ikut dilantik bersama empat orang lainnya menjadi Pj bagi provinsi yang Gubernurnya habis masa jabatan pada Mei 2022 ini. Berikut daftarnya:

1. Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc (Sekretaris Daerah Banten)

2. Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin (Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM)

3. Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Drs. Akmal Malik, M.Si (Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri)

4. Pj. Gubernur Gorontalo, Dr. Ir. Hamka Hendra Noer, M.Si. (Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga)

5. Pj. Gubernur Papua Barat, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw (Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri)