Aksi Bela Islam 212 Jilid II

Aksi 212 di Monas diikuti jutaan orang. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Aksi Bela Islam kembali digelar. Namun kali ini aksi 212 jilid II tidak akan berpusat di Monas seperti sebelumnya. Aksi kali ini akan fokus di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta Pusat.

Tuntutan massa dalam aksi kali ini masih sama, terkait dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Massa menuntut Ahok untuk diberhentikan secara sementara karena sudah berstatus terdakwa di pengadilan.

Ahok di Bukit Duri. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Selain itu, ada tuntutan lain yang akan diserukan oleh massa, yakni menolak kriminalisasi terhadap ulama dan menolak penangkapan terhadap para mahasiswa. Hal tesebut yang menjadi tuntutan massa dalam aksi kali ini.

"Kami ke sana untuk menyalurkan aspirasi umat untuk kemudian memproses apa yang sudah kami serukan, namun tak ditindaklanjuti," ujar ketua FUI, Bernard Abdul Jabbar saat berbincang dengan kumparan, Senin (20/2).

Ketua FUI Bernard Abdul Jabbar. (Foto: Facebook/Bernard Abdul Jabbar)

Aksi yang digagas oleh Forum Umat Islam itu direncanakan akan mulai pada sekitar pukul 08.00 WIB. Diperkirakan massa yang akan hadir dalam aksi kali ini mencapai 10 ribu orang dari beberapa daerah.

Bernard menjamin aksi kali ini akan berlangsung dengan damai. Dia menepis isu bahwa aksi kali ini bermuatan politis dan mengusung isu revolusi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut para pimpinan Komisi III nantinya akan menemui para peserta aksi. Pimpinan DPR, kata dia, kemungkinan tidak akan menemui para pendemo. "Saya kira komisi III saja, saya sudah bicara dengan pimpinan komisi III dan mudah-mudahan dengan pimpinan lain, anggota lain juga bisa menerima di komisi III," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Fadli Zon di gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Fadli berharap aksi yang akan digelar esok berjalan tertib tanpa adanya aksi yang anarkis. Politikus Gerindra itu juga berharap bahwa aksi demo ini dapat menambah jumlah anggota fraksi-fraksi di DPR untuk menandatangani hak angket soal pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Saat ini baru ada empat fraksi yang baru menandatangani hak angket yakni PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat. Sebanyak 90 anggota telah meneken hak angket 'Ahokgate'.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono, mengimbau agar besok berlangsung damai. "Massa aksi agar memperhatikan aturan-aturan yang berlaku saat unjuk rasa. Tidak boleh merusak fasilitas umum dan bubar pukul 18.00 WIB," kata Argo saat dihubungi kumparan, Minggu (19/2) malam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono. (Foto: Aldis Tannos/kumparan)

Aksi akan dihadiri oleh sekitar 10.000 massa. Argo memastikan jumlah personel keamanan yang dikerahkannya akan seimbang dengan jumlah massa aksi. "Personelnya banyak. Digabung dengan TNI juga," kata Argo.

GNPF-MUI dan FPI telah memastikan tak akan ikut turun dalam aksi bela Islam tersebut. Para petinggi GNPF-MUI dan FPI mengatakan aksi besok tidak ada kaitannya dengan ormas mereka Meski begitu, pihaknya mengaku akan mengambil tindakan apabila ada pihak yang menyamar menjadi anggota GNPF maupun FPI.