Timses Jokowi Nilai Mata Uang Braille Tak Memihak Disabilitas

FGD "Kesetaraan Akses bagi Penyandang Disabilitas", bersama (kiri) Ardima Rama (Caleg DPR RI), Sunarman Sukanto (KSP), Yustitia Arif, Meutya Hafid, Anggiasari (Caleg DPR RI). (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar forum diskusi yang dihadiri oleh caleg penyandang disabilitas dari Golkar dan NasDem. Selain itu, hadir juga Anggota Gugus Tugas Khusus Penggalangan TKN yang juga pendiri Lembaga Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI), Yustitia Arif.

Forum diskusi yang digelar markas TKN Jokowi-Ma'ruf dihadiri oleh Caleg DPR RI Partai Golkar Ardima Rama Putra dan Partai NasDem Anggiasari. Keduanya merupakan caleg DPR RI yang juga merupakan penyandang disabilitas.

Dalam diskusi tersebut, Yustitia menyerukan persamaan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat. Yustitia mengungkapkan saat ini pihaknya terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

"Kalau kita bicara disabilitas yang terpikir hanya orang-orang berkursi roda saja. Penyandang disabilitas merupakan bagian keberagaman rakyat," kata Yustitia dalam diskusi yang dimoderatori oleh Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Meutya Hafid, di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (21/11)

Yustitia mengungkapkan, persoalan istilah menjadi penting bagi para penyandang disabilitas. Ia meminta penyandang disabilitas tak lagi ditulis ataupun disebut sebagai orang cacat.

"Pertama, paradigma yang diambil adalah istilah. Istilah cacat sudah dihapus, kita merujuk pada istilah yang ada di UU No 8 Tahun 2016 yaitu penyandang disabilitas," ucapnya.

Yustitia sedikit menyelipkan kritik terhadap program Prabowo Subianto-Sandiaga yang ingin membuat uang braille. Menurutnya, terkait kesetaraan, seharusnya masyarakat dididik menerima disabilitas sebagai keberagaman.

"Saya beberapa kali keluar negeri enggak ada mata uang itu. Keberpihakannya bukan dalam hal itu, tapi edukasi masyarakat untuk menerima disabilitas sebagai keberagaman," ungkap Yustitia.

Di kesempatan yang sama, Sunarman Sukanto yang bekerja di Kantor Staf Kepresidenan mengatakan, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

"RPP ini dikoordinir Bappenas dan besok final. Ini salah satu RPP yang kita harapkan bisa ditandatangani Pak Jokowi tahun ini karena sudah final. Besok akan uji publik," ucap Sunarman.

"Secara sederhana rehabilitasi mengembalikan potensi dan fungsi penyandang disabilitas yang hilang karena kondisinya," tegasnya.