Alasan Kenapa Sidang Majelis Umum PBB di New York Penting Dihadiri Jokowi

Presiden Joko widodo hadir secara virtual pada agenda Sidang Umum PBB ke-76 di New York, AS, Rabu (22/9). Foto: Kemlu RI

Presiden RI, Joko Widodo, tidak pernah menghadiri pertemuan tatap muka Sidang Majelis Umum PBB (UNGA). Walaupun forum multilateral itu sangat penting bagi Indonesia, dia akan kembali absen di UNGA ke-77 yang dibuka pada Selasa (13/9).

UNGA mengundang para pemimpin dari 193 negara anggota PBB. Deretan agenda itu akan berlangsung hingga 27 September.

PBB tengah mengusung tema 'A Watershed Moment: Transformative Solutions to Interlocking Challenges' yang berarti 'Periode Penting: Solusi-solusi Transformatif Atas Tantangan yang Saling Berpautan'.

Tema itu mengacu pada tantangan global seperti masalah kesehatan, perubahan iklim, persaingan negara besar, konflik bersenjata, hingga pelanggaran HAM. Isu-isu tersebut saling berkaitan, sehingga dapat memperburuk maupun menimbulkan isu lainnya.

UNGA akan menyoroti dampak dari pandemi corona yang telah melumpuhkan ekonomi global, serta wabah lainnya seperti cacar monyet. Seiring dunia berjuang pulih, ketegangan geopolitik memperburuk keadaan hingga menyebabkan tiga krisis utama.

Anggota media mengambil foto Apache AH-64 selama latihan militer di Pingtung, Taiwan. Foto: Ann Wang/REUTERS

Invasi Rusia ke Ukraina pun berkontribusi menciptakan krisis pangan, energi, dan keuangan. Eskalasi di Taiwan dan situasi di Laut China Selatan hanya meningkatkan kekhawatiran bagi seluruh dunia.

UNGA lantas mengantarkan kesempatan penting bagi Indonesia. Jokowi dapat menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan dunia pada sidang mendatang.

"Sebenarnya kedatangan Presiden RI ke UNGA sangatlah penting. Karena berkesempatan menyampaikan pandangan terkini RI bagi kehidupan dunia yang lebih baik dan sesuai ide-ide pembangunan berkelanjutan," jelas Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, kepada kumparan pada Selasa (13/9).

Kolase pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan Presiden Jokowi dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto: Biro Setpres

Terlebih, Jokowi telah membuktikan peran Indonesia di panggung internasional ketika melawat ke Rusia dan Ukraina. Upayanya mendorong dialog perdamaian tentu membantu Jokowi mendesak kepentingan Indonesia, termasuk melalui UNGA.

Selain memaparkan pernyataan secara langsung, Jokowi bisa memanfaatkan pertemuan bilateral dengan para pemimpin lain pula. Alhasil, Jokowi mendapati ruang untuk memastikan kesuksesan G20.

Sebagai pemegang presidensi sepanjang 2022, Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk KTT G20 di Bali pada 15-16 November.

Jokowi pun telah mengundang seluruh anggota G20, termasuk Presiden Rusia, Vladimir Putin. Mengambil peran mediator, dia turut secara langsung mengundang Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.

Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina, Selasa (29/6/2022). Foto: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Walau belum memberikan konfirmasi resmi, Putin mengungkapkan harapan untuk hadir. Mengikuti situasi di medan perang, Zelensky juga mempertimbangkan untuk hadir di KTT G20.

Kendati demikian, pertentangan muncul dari negara-negara Barat sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari. Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, telah menuntut pengusiran Rusia dari G20.

Negara-negara lain menyusul dengan langkah serupa. Barat sempat berulang kali mengatakan akan memboikot KTT G20.

Meskipun para anggota kemudian menegaskan komitmen untuk menyukseskan G20, Jokowi dapat memastikan kembali kelancaran agenda tersebut melalui UNGA.

"Forum UNGA memungkinkan Presiden RI membangun konsensus dengan para pimpinan negara lain yang hadir, termasuk melakukan dialog bilateral dengan mereka," ujar Teuku.

"Forum UNGA memungkinkan Presiden RI meyakinkan dunia atas kesiapan RI menyelenggarakan KTT G20, serta melakukan sinkronisasi G20 dengan program berbagai program pembangunan dalam GNB dan OKI," lanjutnya.

Presiden Jokowi dirangkul Presiden Amerika Serikat, Joe Biden saat menghadiri KTT G7 di Elmau, Senin (27/6/2022). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Selain G20, Jokowi dapat menyoroti keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Sebagian pihak telah mengkritik ASEAN sebagai 'talking shop' karena dinilai menjual omong kosong belaka.

UNGA lantas menghadirkan ruang bagi Jokowi untuk membuktikan keterlibatan ASEAN. Sebab, blok tersebut memiliki peran sentral dalam menjamin stabilitas regional di Indo-Pasifik.

"Ketidakhadiran di UNGA tentunya diputuskan dengan sangat berat hati oleh Presiden RI," imbuhnya.

Presiden Joko widodo hadir secara virtual pada agenda Sidang Umum PBB ke-76 di New York, AS, Rabu (22/9). Foto: Kemlu RI

Sepanjang masa jabatannya, Jokowi tidak pernah mendatangi markas PBB di New York. Dia hanya sempat tampil dalam rekaman pidato (video message) dalam UNGA ke-75 pada 2020.

Perhelatan tahun itu memang diadakan secara daring akibat pandemi COVID-19. Ketika UNGA ke-76 berlangsung secara hybrid pada 2021, Jokowi muncul kembali melalui rekaman pidato.

Pemerintah RI kerap mengutip prioritas dalam negeri sebagai alasan dari keputusan tersebut. Pihaknya kini mungkin mempertimbangkan absensi akibat kenaikan harga bahan bakar di Indonesia.

"Mungkin Bapak Presiden dihadapkan dengan masalah dalam negeri yang sangat mendesak," terang Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, kepada kumparan pada Selasa (13/9).

Teuku mengungkapkan pandangan serupa dengan Hikmahanto. Pasalnya, Jokowi harus mengentaskan situasi dalam negeri sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dalam teori dinyatakan, jika 'Foreign policy begins at home' [Politik luar negeri dimulai dari rumah]. Jadi, semua urusan dalam negeri harus terlebih dahulu tuntas, baru kemudian melangkah ke luar negeri," tambah Teuku.

Menlu RI Retno Marsudi hadiri agenda Sidang Umum PBB ke-76 di New York, AS, Rabu (22/9). Foto: Kemlu RI

Umumnya, wakil presiden akan berbicara atas nama presiden di UNGA. Tetapi, Wapres RI, Ma'ruf Amin, juga harus absen lantaran kondisi kesehatannya.

Pemerintah RI meminta kesempatan untuk kembali menayangkan rekaman pidato Jokowi. Namun, PBB meminta kehadiran perwakilan negara anggota secara tatap muka. Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, lantas akan mewakili kepentingan Indonesia.

"Reputasi Internasional RI sudah sangat terhormat. Idealnya, RI diwakili oleh Wapres," papar Teuku.

"Ibu Retno memiliki reputasi internasional yang sangat unggul," sambungnya.

Tim delegasinya turut melibatkan Menko Marves RI, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Mendikbudristek RI, Nadiem Makarim.

Ada pun Menkes RI, Budi Sadikin, dan Wamenkes RI, Dante Saksono Harbuwono, yang akan mengikuti sejumlah pertemuan UNGA ke-77.

Pemerintah RI mengeklaim akan memajukan pentingnya multilateralisme dan peranan PBB dalam menghadapi krisis global. Tetapi, seluruh tanggung jawab tersebut diserahkan kepada Retno.

Mewakili Indonesia, Retno dikatakan akan mengedepankan lima misi utama. Dia akan melanjutkan persiapan terkait KTT G20 dan keketuaan ASEAN. Retno juga berniat membahas permasalahan kesehatan dan penyelesaian sengketa secara damai.

"Akan ada banyak kegiatan yang akan beliau lakukan, baik dalam konteks mewakili Bapak Presiden maupun dalam berbagai pertemuan lainnya," ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu RI, Tri Tharyat, saat Media Briefing di Jakarta pada Senin (12/9).