News
·
17 Juni 2020 10:02

Alasan PBNU Tolak RUU HIP: Bisa Koyak Anyaman Kebangsaan

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Alasan PBNU Tolak RUU HIP: Bisa Koyak Anyaman Kebangsaan (16135)
Patung lilin Ir. Soekarno dipajang berdampingan dengan Garuda Pancasila Foto: Helinsa Rasputri/kumparan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyusul ormas lain yang menyatakan sikap menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Sebelumnya, Muhammadiyah sudah menyatakan menolak RUU tersebut, begitu juga dengan MUI.
ADVERTISEMENT
PBNU menilai Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit. Penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945 sudah cukup.
"RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah kepada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis," kata Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Rabu (17/6)
PBNU berpandangan tidak ada urgensi dan kebutuhan memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus, seperti RUU HIP. Pancasila sebagai Philosophische Grondslag dan Staatsfundamentalnorm, menurut PBNU, merupakan pedoman yang mendasari platform pembangunan nasional.
Alasan PBNU Tolak RUU HIP: Bisa Koyak Anyaman Kebangsaan (16136)
Ketua PBNU Said Aqil di acara diskusi "harapan baru dunia Islam" meneguhkan hubungan Indonesia-Malaysia di Gedung PBNU, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan
"Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, maka jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (legislative review)," kata Said.
ADVERTISEMENT
"Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (umbrella act) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945," sambungnya.
Di tengah krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, PBNU menilai Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak politik yang dapat menimbulkan krisis politik, memecah belah keutuhan bangsa, dan mengoyak persatuan nasional.
Atas dasar itu, PBNU meminta agar pembahasan RUU HIP di Badan Legislasi dihentikan.
"Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional," tandas Said mengakhiri pernyataan resmi PBNU.
ADVERTISEMENT
Saat ini, RUU itu sudah ditetapkan sebagai usul hal inisiatif DPR. Pemerintah belakangan memilih menunda pembahasan RUU tersebut. Dengan begitu, maka pembahasan otomatis tak bisa dilaksanakan. Sebab, pembahasan akan berjalan jika ada kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR.
"Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis. Apakah mau menunda, menolak atau menyetujui pembahasan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi itu kepada wartawan, Selasa (16/6).
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
*****
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.