Alasan Pemprov Jabar Tak Ada Dana Jika PSBB: Anggaran BTT 2021 Hanya Rp 368 M
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemprov Jawa Barat memberikan penjelasan terkait pernyataan Ridwan Kamil yang menyatakan mereka tak memiliki anggaran bila menerapkan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Jabar Nanin Hayani Adam menyebut, jika lockdown diterapkan, maka harus ada jaminan sosial bagi masyarakat.
"Kalau lockdown secara aturan harus ada jaminan sosial atau bansos," kata Nanin melalui pesan singkat, Selasa (22/6).
Nanin menjelaskan, anggaran belanja tidak terduga (BTT) tahun 2021 yang dimiliki Pemprov Jabar tidak memadai untuk menyalurkan bantuan. Hal itu berbeda dibanding anggaran BTT tahun 2020 lalu.
Dalam anggaran BTT 2021 hanya dialokasikan Rp 368 miliar. Sedangkan anggaran 2020 mencapai Rp 4,5 triliun.
"Tahun 2021 anggaran BTT (belanja tidak terduga) tidak akan mencukupi kalau digunakan untuk bansos seperti tahun 2020, tahun 2020 BTT dianggarkan Rp 4,5 triliun tahun 2021 hanya Rp 368 miliar," ucap dia.
Lebih lanjut, mengenai jumlah total anggaran daerah atau APBD Jabar terkini, Nanin tak memberi penjelasan rinci. "Harus dicek dulu," ujar dia. Namun diprediksi angkanya di angka Rp 44 triliun.
Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan anggaran yang dimiliki Pemprov Jabar untuk penanganan COVID-19 sudah habis digunakan untuk memenuhi keperluan seperti masker dan alat pelindung diri (APD).
Salah satu jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial (bansos) provinsi berupa tunai dan nontunai senilai Rp 500 ribu. Penyerapan bansos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran di tengah pandemi COVID-19.