Ridwan Kamil: Kami Tak Punya Dana Kalau PSBB, Uang Habis Belanja Masker dan APD
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) sudah tidak memiliki anggaran untuk menyubsidi warga yang terdampak, jika kembali diterapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti diusulkan sejumlah pihak.
Demikian disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat mengunjungi RSUD Sayang Cianjur, Selasa (22/6).
Ridwan Kamil menyebut, anggaran yang dimiliki pemerintah provinsi untuk penanganan COVID-19 sudah habis digunakan untuk memenuhi keperluan seperti masker dan alat pelindung diri (APD).
"Kami sudah tidak punya banyak anggaran kalau harus melaksanakan PSBB dengan subsidi. Karena uang kita habis untuk keperluan beli masker, dan APD," kata gubernur yang akrab disapa Emil itu.
Jika kebijakan PSBB diterapkan, lanjut Emil, diperlukan anggaran untuk menyubsidi warga yang terdampak dari penerapan kebijakan itu.
Emil tidak mengetahui persis jumlah anggaran penanganan COVID-19 yang telah digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
"Saya tidak hafal, tidak semua gubernur hafal datanya. Hapunten (Maaf)," ujarnya.
"Tidak ada istilah lockdown, ada juga PSBB. Jadi media harus mengedukasi lagi, jangan terbawa-bawa," lanjut Emil.
Jumlah APBD Jabar Tahun Anggaran 2021
Sebelumnya, Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja menyebut volume APBD TA 2021 Provinsi Jabar sekitar Rp 44 triliun.
Setiawan pada saat itu mengatakan, pada dasarnya, Perda APBD TA 2021 Provinsi Jabar sudah sejalan dengan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Dari enam kebijakan belanja khusus, kita tidak terlalu sukar untuk menyesuaikan kembali karena pada dasarnya kita sudah mengalokasikan di dalam rancangan yang dievaluasi oleh Kemendagri," kata Setiawan dilansir situs Pemprov Jabar pada Desember 2020.
Salah satu rekomendasi yang harus disesuaikan, kata Setiawan, berkaitan dengan penanganan COVID-19. Sebab, Kemendagri mengusulkan untuk menyiapkan sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19.
"Kita harus menyiapkan untuk laboratorium yang sifatnya mobile, yang standarnya BSL2. Dan itu semua sudah kita sesuaikan di dalam usulan penetapan yang dibahas dengan DPRD Jabar," ucapnya.
Belum diketahui berapa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk penanganan COVID-19 tahun 2021 ini. Namun di tahun 2020, BTT penanganan COVID-19 di Jabar sebesar Rp 4,5 triliun.
Anggaran itu digunakan untuk bidang kesehatan dan jaring pengaman sosial (social safety net).
Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada saat itu mengatakan, penyerapan anggaran BTT hampir setengah dari total BTT. Hal itu menunjukkan keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dalam perang melawan COVID-19.
"Penyerapan BTT untuk bantuan sosial sudah 48,4 persen (dari anggaran Rp 3,895 triliun), dan BTT untuk kesehatan sudah 78 persen (dari anggaran Rp607 miliar)," kata Kang Emil dalam jumpa pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (2/9/2021).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar pada saat itu, Nanin Hayani Adam melaporkan, anggaran BTT untuk penanganan COVID-19 sudah terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun.
"Untuk penanganan kesehatan Rp423 miliar, untuk jaring pengaman sosial yaitu sebesar Rp1,8 triliun," kata Nanin, Rabu (2/9/20).
Salah satu jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial (bansos) provinsi berupa tunai dan nontunai senilai Rp 500 ribu. Penyerapan bansos bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meminimalkan risiko lonjakan kemiskinan dan pengangguran di tengah pandemi COVID-19.
Nanin mengatakan, penyesuaian anggaran BTT intens dilakukan. Hingga kini, sudah ada pergeseran anggaran sampai lima kali. Menurut ia, perubahan perencanaan anggaran BTT terus disesuaikan dengan kondisi penanganan COVID-19.