Alumni Gerakan 212 Desak Pemakzulan Gibran, Siap Aksi Berjilid-jilid
PerbesarSejumlah tokoh ulama dan alumni Gerakan 212 mendesak pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Mereka berencana menggelar aksi berjilid-jilid hingga aksi dengan massa jutaan orang untuk mengawal tuntutan tersebut.
Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Muhammad Alatas mengatakan, kesepakatan itu merupakan hasil pertemuan sejumlah tokoh nasional, ulama, dan elemen organisasi masyarakat (ormas) Islam pada Selasa (10/11).
Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak akan berhenti sampai Gibran turun dari jabatannya sebagai wapres.
“Dengan dinamika sampai hari ini kita konferensi pers, bahwasanya wapres yang tetap ngotot dengan kondisi saat ini, maka kami umat Islam dengan seluruh para tokoh, para alim ulama, terkhusus gerakan 212, tetap akan berupaya dan mengusahakan untuk terus makzulkan Gibran!” kata Alatas dalam konferensi pers di Markas Syariah Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (10/11).
Ia mengatakan, pihaknya akan terus melakukan konsolidasi untuk menyatukan kekuatan umat Islam dalam mengawal tuntutan pemakzulan. Menurutnya, aksi berjilid-jilid akan menjadi salah satu langkah yang ditempuh apabila tuntutan tersebut belum terealisasi.
“Kapan pun kita akan terus kawal kasus ini. Maka sepatutnya semua elemen siapkan diri untuk berkonsolidasi terus-menerus. Kita akan sama-sama terus konsolidasi, satukan kekuatan umat, dan kita harus pastikan kalaupun harus aksi berjilid-jilid untuk makzulkan Gibran, kita akan turun berjilid-jilid,” ujarnya.
Kata Alatas, untuk lokasi aksi belum ditentukan karena masih menyesuaikan perkembangan situasi politik. Meski begitu, ia berharap gerakan tersebut dapat diikuti banyak orang karena menilai keresahan terhadap persoalan Gibran telah meluas ke masyarakat.
“Untuk aksi berjilid-jilid di mana tepatnya, itu sangat kondisional dan teknis. Jadi tim kawan-kawan media terus saja mengikuti, artinya karena kan dinamisasi terhadap situasi politik itu berubah hitungan detik dan menit,” katanya.
“Kalau bicara tentang harapan, ya kami berharap akan besar, karena kami rasa keresahan ini bukan hanya di level umat Islam saja, tapi sudah sampai ke rakyat jelata,” sambungnya.
Selain menggelar aksi, Alatas meminta DPR RI dan seluruh partai politik di parlemen agar serius menindaklanjuti tuntutan pemakzulan. Ia mengingatkan bahwa DPR merupakan tempat masyarakat menyampaikan aspirasi sehingga perlu segera mengambil langkah.
“Anda adalah tempat aspirasi rakyat. Jangan hanya saat ketika ingin pemilu Anda butuh dengan suara rakyat. Saat ini rakyat membutuhkan untuk makzulkan Gibran. Maka kita meminta agar anggota DPR segera makzulkan Gibran. Jalani langkah-langkah sampai daripada pemakzulan bisa direalisasikan,” tandas Alatas.
Hal serupa juga diserukan oleh Ketua Umum Persada 212 Ahmad Shabri Lubis. Ia turut mendesak DPR segera menggunakan hak menyatakan pendapat.
Shabri menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menurutnya berkaitan dengan persoalan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran seharusnya menjadi perhatian DPR.
“Karena MK sudah menyampaikan keputusannya, MA juga demikian, tinggal DPR. Kenapa DPR masih lambat? Oleh karena itu, kita akan melaksanakan yang pertama hari ini kita desak DPR RI untuk segera ambil langkah, yakni memberikan penyampaian pendapatnya,” ungkap Shabri.
Dalam kesempatan yang sama, Shabri juga menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahan dari pengaruh jaringan Solo. Ia menyebut langkah tersebut perlu dilakukan bersamaan dengan desakan pemakzulan Gibran.
“Kita mendukung Presiden Prabowo untuk bersih-bersih daripada pengaruh-pengaruh ataupun juga pejabat-pejabat jaringan Solo, begitu juga wabilkhusus kita sepakat untuk memakzulkan Gibran,” pungkasnya.
Ijtima Ulama dan Reuni Akbar 212
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Syeikh Yusuf Muhammad Martak menerangkan, pihaknya akan menggelar Ijtima Ulama menjelang akhir November 2026.
Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan proses pemakzulan Gibran sekaligus menyusun agenda aksi lanjutan.
“Insyaallah segera akan kita tentukan tanggal dan tempatnya, di mana kita akan melihat dan menyaksikan dinamika perjalanan proses pemakzulan Gibran hingga diadakannya Ijtima Ulama apakah sudah terealisasi atau belum,” terang Yusuf.
Ia menegaskan, gerakan tersebut akan terus berlanjut hingga tuntutan pemakzulan terpenuhi. Hasil Ijtima Ulama nantinya juga akan dibawa menjelang Reuni Akbar 212 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
“Di Ijtima Ulama kita akan menyusun agenda-agenda, aksi-aksi yang berjilid-jilid kita tidak akan menghentikan sampai wapres yang bukan hanya ijazahnya palsu, suket, surat keterangannya saja sudah palsu,” beber dia.
Selain itu, Shabri Lubis juga menambahkan, Reuni Akbar 212 tahun ini sekaligus menjadi momentum peringatan 10 tahun gerakan tersebut.
Ia pun mengajak umat Islam dari berbagai daerah untuk kembali berkumpul di Jakarta seperti pelaksanaan gerakan 212 pada 2016.
“Insyaallah 212 tahun ini pun kita juga akan sama-sama bangkit dari seluruh Indonesia, akan sama-sama ke Jakarta. Insyaallah taala akan menunjukkan tanda-tanda kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” kata Shabri.
Tetap Dorong Pemakzulan meski Gibran Disebut Berniat Mundur
Dalam kesempatan yang sama, Muhammad Alatas turut menanggapi kabar mengenai Gibran yang disebut telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pernyataan niat mundur berbeda dengan pengunduran diri yang benar-benar dilakukan.
Ia menegaskan, selama belum ada pengunduran diri secara resmi, Gibran masih menjabat sebagai wapres. Karena itu, pihaknya tetap akan mendorong pemakzulan.
“Begini, niat sama realita itu dua hal berbeda. Niat itu masih di hati. Pertanyaannya sekarang, dia masih wapres enggak? Ya masih wapres. Masalah niat itu kan urusan hati. Masalah ngomong, ‘Saya niat pengin mundur,’ faktanya belum mundur. Yang kami inginkan makzulkan Gibran,” tutur Alatas.
Ia bahkan menyerukan gerakan pencopotan foto Gibran dari kantor-kantor sebagai bentuk desakan agar Gibran tidak lagi menjabat sebagai wapres.
“Makanya kalau bisa foto Gibran dari sekarang copot. Copot, buat gerakan copot foto wapres di semua kantor-kantor,” ucap dia.
Alatas menegaskan, pihaknya tetap mendorong pemakzulan apabila Gibran tidak mengundurkan diri. Sementara jika Gibran memilih mundur, ia meminta proses hukum yang dipersoalkan pihaknya tetap dilanjutkan.
“Kalaupun katakan mundur, kasus pidana harus dilanjutkan. Kalaupun tidak, kita akan tetap dorong pemakzulan,” tegasnya.