news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Amien Rais: Alangkah Hina Jika PAN Dukung Jokowi Tanpa Syarat

2 Agustus 2019 16:49 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
zoom-in-whitePerbesar
Dewan Pembina BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais bersiap menjalani pemeriksaan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (24/5). Foto: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
ADVERTISEMENT
Pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais soal parpol koalisi Prabowo terutama PAN bergabung kabinet Jokowi-Ma'ruf berubah-ubah. Setelah bicara bagi kekuasaan 55-45, Amien kini kembali ke pernyataan awal agar tak berkoalisi dengan Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Alangkah aib dan malu, serta hina dina PAN dihadapan Allah Yang Maha Esa, kita gadaikan akidah dan politik kita untuk kepentingan sesaat. Sedangkan masa depan PAN sungguh tragis dan tidak ada lagi jalan kembali," ucap Amien dalam keterangan tertulis yang dibacakan di diskusi Instruktur Nasional DPP PAN di TMII, Jakarta, Jumat (2/8).
Amien menegaskan menjadi oposisi lebih bermartabat, terhormat, dan sesuai aspirasi mayoritas anggota dan para pemilih PAN. Namun, Amien Rais menggunakan istilah dukungan tanpa syarat.
"Kalau PAN mendukung tanpa syarat pemerintahan Jokowi, masyarakat luas sangat sinis, dan jangan harap PAN bisa lolos threshold pileg yang akan datang," tutur tokoh reformasi itu.
Menurut Amien, hampir pasti pemerintahan Jokowi akan melanjutkan kebijakan yang jelas menghancurkan masa depan bangsa dan negara. Amien juga menyinggung kembali peran pemerintahan China di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Semua politik ekonomi Indonesia akan disubordinasikan di bawah kepentingan Cina. Sementara kepentingan rakyat sendiri hanya dipidatokan untuk lip service dan peninabobok masyarakat luas," lanjut Amien.
Amien sangat berharap PAN berhati-hati dalam memutuskan nasib partai yang didirikannya tersebut untuk 5 tahun ke depan.
"Jangan sampai tangan kita ikut kotor berlumuran dosa sejarah, karena ekonomi pemerintahan Jokowi sangat jauh dari Pasal 33 UUD 1945 dari prinsip adil dan keadilan sebagaimana tertera dalam Pancasila," pungkasnya.