Andi Arief Kritik Cara Jokowi Naikkan Harga BBM: SBY Dulu Terpaksa

6 September 2022 12:02 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/5/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief berjalan meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (10/5/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menolak kenaikan harga BBM karena tak pro rakyat. Andi pun membandingkan cara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM dengan Presiden Jokowi.
ADVERTISEMENT
Andi mengatakan, SBY terpaksa menaikkan harga BBM karena harga minyak dunia tinggi. Namun, SBY juga berjanji akan menurunkan harga BBM jika harga minyak dunia turun.
"Kita flashback memang Pak SBY 4 kali pernah menaikkan harga BBM dengan sangat berat dan terpaksa karena harga minyak dunia tinggi, beban APBN yang ditinggalkan rezim sebelumnya juga cukup besar, utang IMF belum terlunasi, jadi terpaksa sekali menaikkan harga BBM," kata Andi Arief dalam pernyataannya, Selasa (6/9).
"Tapi dengan satu janji jika harga dunia turun maka akan menurunkan BBM. Dan itu dilakukan 3 kali turunkan harga BBM," imbuh dia.
Andi Arief juga menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut kenaikan BBM bisa dipahami. Menurutnya, pernyataan itu tak sesuai dengan jargon partai yang menyatakan pro rakyat.
ADVERTISEMENT
"Mengapa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bilang dia menyayangi rakyat tapi memahami kenaikan BBM? Ini aneh. Bagaimana mungkin pro rakyat tapi setuju kenaikan?" ungkap dia.
Andi Arief pun menilai dukungan PDIP terhadap kenaikan BBM adalah akal-akalan partai jelang Pilpres 2024. Sebab menurutnya, BLT usai kenaikan BBM yang disalurkan Jokowi akan berdampak bagi citra PDIP.
"Nah, waktu itu [Demokrat] dikritik PDIP seakan-akan gunakan BLT untuk sogok rakyat. Tidak, buktinya diturunkan. Sekarang saya lihat sebaliknya. Ada keinginan partai penguasa untuk memanfaatkan dengan tidak menurunkan [BBM], tapi pasti menguasai BLT atau bantuan lain untuk kepentingan elektroral. Di sini yang menurut saya kerakyatan yang dikhianati. Demokrat tidak pernah melakukan itu," pungkasnya.