Anggota DPR Heran Deddy Corbuzier Jadi Letkol Tituler: Apa Tujuan Strategis TNI?

Deddy Corbuzier saat menerima pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat oleh Menhan Prabowo Subianto. Foto: Instagram/@mastercorbuzier

Anggota Komisi I Fraksi PKS Al Muzzamil Yusuf heran atas penunjukan selebriti sekaligus influencer Deddy Corbuzier sebagai Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat. Menurutnya, tak ada kepentingan yang jelas dari penunjukan tersebut.

Deddy diberi pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Alasannya, Deddy dinilai memiliki kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI dalam hal berkomunikasi di media sosial.

"TNI sejauh ini dalam survei persepsi publik hampir selalu menjadi lembaga yang paling dipercaya publik. Menurut saya TNI sudah berhasil untuk melakukan kampanye terhadap lembaganya sendiri. Jadi saya belum bisa menangkap apa tujuan strategis pimpinan TNI merekrut Deddy," kata Al Muzzamil kepada wartawan, Senin (12/12).

Al Muzzamil mengakui bahwa Deddy sebagai Letkol Tituler dapat mensosialisasikan lebih masif tupoksi TNI ke publik, juga berbagai keberhasilan TNI. Mengingat Deddy Corbuzier sangat aktif di media khususnya medsos dengan jumlah pengikut yang besar.

Tetapi menurutnya, sisi pribadi Deddy yang berpotensi tak sejalan dengan visi dan misi TNI juga perlu diperhitungkan.

"Yang jadi dilema atau permasalahan adalah kalau Deddy menunjukkan sikap-sikap pribadinya sebagai influencer saat dialog dengan berbagai narasumber yang beragam, yang sikapnya tidak sejalan dengan sikap TNI dan atau hal-hal sensitif di publik," ungkap dia.

Al Muzzamil mengingatkan, salah satunya, Deddy pernah menuai kontroversi dan kritik terkait isu LGBT. Ia memandang jika ada persoalan serupa ke depan, maka TNI juga akan terseret.

"Seperti yang pernah terjadi saat wawancara Deddy tentang isu LGBT. Jika ada hal sejenis ini pasti ada kritik publik dan pihak TNI juga dipaksa untuk melakukan klarifikasi. Karena Deddy sudah masuk warga TNI, terbukti ia terikat dengan Peradilan Militer," jelas dia.

"Artinya jika ada masalah hukum yang menjerat Deddy, ia juga tidak bisa diproses di peradilan sipil. Jadi ada dilema kebebasan Deddy sebagai influencer dengan ketatnya aturan komando TNI. Mudah-mudahan hal ini sudah dipikirkan dan dipertimbangkan oleh pimpinan TNI dan Deddy," pungkas dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Fraksi NasDem Hillary Brigita Lasut juga merespons jabatan kehormatan yang diterima Deddy. Ia mempertanyakan kesiapan Deddy dalam mengemban tugas barunya sebagai bagian dari TNI.