Anggota Komisi II: Pengeluaran Lebih Efisien Jika Durasi Kampanye Singkat

Suasana Kampanye Akbar Joko Widodo di Makassar. Foto: Instagram/@pramonoanungw

Dinamika persiapan Pemilu Serentak 2024 terus berlangsung. Saat ini, muncul perbedaan pendapat antara penyelenggara pemilu dan pemerintah soal durasi masa kampanye. KPU mengusulkan kampanye berlangsung dalam 120 hari, sedangkan Kemendagri mengusulkan 90 hari.

Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menilai penetapan waktu kampanye akan berdampak pada kebutuhan dana yang perlu disiapkan partai dan calon. Menurutnya, semakin pendek masa kampanye, maka pengeluaran juga akan semakin sedikit.

“Kalau waktunya [kampanye] bisa lebih singkat, spending-nya itu, kan, bisa lebih efisien,” kata Zulfikar ketika dihubungi kumparan, Senin (31/1).

Ia pun mendorong agar batasan pengeluaran kampanye bisa diatur Peraturan KPU (PKPU). Hal ini bertujuan mengurangi kecurangan berupa politik uang yang dilakukan calon di daerah pemilihannya.

“Termasuk ke depan, kalau perlu, walaupun di Undang-undang belum diatur, spending kampanye bisa diatur di PKPU. Berapa, sih, yang rasional, yang realistis untuk orang itu bisa keluarkan biaya untuk kampanye hingga terpilih menjadi presiden, wakil presiden, anggota legislatif?” ujar dia.

“Juga perilaku yang berupa kecurangan elektoral itu harus sedikit demi sedikit dihindari dan dihilangkan, sehingga kampanye benar-benar sehat. Penyampaian visi-misi ada feedback dari masyarakat, sehingga ada pertukaran, bukan ada transaksi [tetapi] pertukaran aspirasi dan gagasan,” lanjutnya.

Terkait durasi kampanye, Zulfikar mengingatkan beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan seperti durasi sengketa yang diajukan calon hingga kesiapan KPU dalam mendistribusikan keperluan seluruh daerah. Karenanya, politikus Golkar tersebut mengusulkan KPU dan Kemendagri segera membuat simulasi sehingga durasi kampanye bisa disepakati bersama.

“Ya, dibuat simulasi saja antara pemerintah dengan penyelenggara pemilu. Karena itu harus kita perhatikan soal waktu sengketa sama penyiapan, pengadaan, pembuatan, dan distribusi. Kalau sudah ketemu, ya, silakan saja. Dicari saja [dahulu] titik temunya,” kata dia.

“Mau 3 bulan atau 4 bulan, kita ingin ada waktu yang cukup. Paslon dan caleg bisa dialog, pertemuan terbatas untuk yakinkan pemilih, lalu pemilih punya preferensi yang cukup untuk tentukan pilihan,” tutup Zulfikar.