Anggota Komisi III Soroti Pemulihan Aset Rp 19,65 T, BPA Diminta Transparan
PerbesarAnggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, meminta Badan Pemulihan Aset (BPA) meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset negara.
Bimantoro mengatakan, banyak masyarakat yang menitipkan aspirasi dan pertanyaan terkait kinerja BPA. Karena itu, ia meminta BPA menyampaikan capaian kinerjanya secara lebih rinci dan terbuka kepada publik.
Ia menyoroti capaian pemulihan aset pada 2025 sebesar Rp 19,65 triliun. Menurutnya, BPA perlu menjelaskan secara detail sumber pemulihan tersebut, termasuk tingkat keberhasilan atau recovery rate aset yang berhasil ditelusuri dan dikonversi menjadi penerimaan negara.
“Jangan hanya melihat angka agregat yang besar. Kami ingin mengetahui secara detail sumber pemulihannya, berapa aset yang berhasil dieksekusi, berapa yang masih outstanding dan bagaimana tingkat keberhasilan asset recovery-nya,” kata Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Kepala BPA beserta jajaran di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Selasa (8/9).
Politisi Partai Gerindra itu meminta BPA menyampaikan perbandingan nilai aset berdasarkan appraisal, putusan pengadilan yang telah inkrah, hingga hasil pemulihan aset yang diterima negara.
Selain itu, Bimantoro mendorong Komisi III DPR RI mendapatkan laporan mengenai 10 penanganan aset terbesar yang dikelola BPA sebagai bahan evaluasi dan pengawasan.
Dashboard BPA Diminta Lebih Terbuka
Bimantoro mengapresiasi pengembangan dashboard digital BPA. Namun, menurutnya, sistem tersebut harus memberikan informasi yang lebih lengkap, mulai dari jenis dan posisi aset, status hukum, nilai appraisal, kendala, jadwal lelang, hingga hasil penjualan aset.
“Masyarakat saat ini sudah sangat cerdas dan membutuhkan keterbukaan informasi. Kalau Badan Pemulihan Aset mampu menunjukkan kinerjanya dengan baik melalui sistem digital, maka tunjukkan kepada publik,” ujarnya.
Bimantoro menegaskan, Komisi III DPR RI menaruh kepercayaan besar terhadap BPA. Namun, ia mengingatkan agar lembaga tersebut tidak hanya menjadi tempat penyimpanan aset tanpa pemulihan yang maksimal.
“Jangan sampai Badan Pemulihan Aset hanya menjadi gudang aset saja, tetapi recovery-nya tidak maksimal dan transparansinya tidak bisa dijelaskan kepada publik. Kami berharap ada terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.