Anggota Komisi IV Usul Kamp Bebas Asap Karhutla, Soroti Sikap Kepala Daerah
PerbesarAnggota Komisi IV DPR Daniel Johan mengusulkan pemerintah membangun kamp tertutup yang bebas dari asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk melindungi masyarakat terdampak.
Kamp tersebut diusulkan menjadi tempat evakuasi sementara, terutama bagi anak-anak, orang tua, dan warga yang tidak lagi mampu bertahan di tengah paparan asap.
Daniel menyebut kamp itu sebagai “surga sementara” bagi masyarakat yang saat ini harus hidup dalam kondisi memprihatinkan akibat karhutla.
“Iya, jadi ada kalau langkah evakuasi baik-baik. Tapi kalau semuanya kena asap, gimana? Mau enggak mau kan dibangun camp, ya. Jadi camp itu adalah surga sementara, karena sekarang masyarakat hidup di tengah neraka,” kata Daniel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/10).
“Istilah saya, penderitaan apalagi yang kau dustakan, gitu ya. Yang mereka hirup bukannya oksigen, tetapi racun, ya. Mau berapa ratus ribu paru-paru rakyat itu hancur nanti? Habis ini harus diantisipasi perawatan terhadap kerusakan paru-paru itu sangat masif nanti,” lanjutnya.
Daniel juga meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat terdampak karhutla. Salah satu langkah mendesak, menurut dia, ialah menyediakan masker gratis bagi masyarakat dan sukarelawan agar mereka tidak perlu membelinya dengan harga mahal.
"Pastikan pelayanan kesehatan, ya, oksigen, perawatan, khususnya kepada anak-anak dan orang tua. Saya enggak tahu apakah ada tempat yang layak, sehingga khusus anak-anak dan orang tua mungkin juga harus dievakuasi, ya, untuk menyelamatkan mereka,” jelas Daniel.
Ia mengingatkan dampak El Nino diperkirakan mencapai puncaknya pada Desember. Daniel khawatir kondisi karhutla yang sudah parah akan semakin memburuk jika pemerintah tidak segera mengambil langkah penanganan.
"Karbon yang dikeluarkan itu semakin banyak, akhirnya mempengaruhi anomali cuaca. Puncaknya Desember, bahkan kalau mudah-mudahan tidak terjadi, bisa sampai Maret tahun depan. Kalau sekarang saja sudah seperti ini, gimana masih sampai Desember? Puncaknya itu berarti El Nino panasnya semakin tinggi loh, bukannya semakin rendah, gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke terbakar?” tutur Daniel.
Minta Pemerintah Terbuka terhadap Bantuan Internasional
Daniel meminta pemerintah tidak ragu menerima bantuan internasional untuk menangani karhutla, terutama melalui solidaritas negara-negara ASEAN.
"Jangan memikirkan ini hanya bantuan, tetapi ini juga tanggung jawab, ya, karena bahkan 54, banyak perusahaan-perusahaan yang mendapatkan konsesi perkebunan yang menjadi salah satu yang menyumbang persoalan saat ini, itu dari khususnya dari Singapura dan Malaysia,” jelas Daniel.
“Sehingga jangan memikirkan bantuan, mereka ikut bertanggung jawab. Ikut bertanggung jawab untuk mengatasi. Ya, ini menjadi persoalan kemanusiaan, bahkan bisa menjadi kejahatan ekologi, kejahatan lingkungan,” sambungnya.
Daniel juga menyoroti kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah bencana. Ia meminta pemerintah mengambil tindakan nyata, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi warga yang kesulitan mendapatkan air minum.
"Yang ada pilihan harus jujur, karena kan mau mau tidak jujur pun faktanya masyarakat menderita. 2-3 bulan yang lalu baru Kalimantan, sekarang sudah Sumatra, sudah Papua sekarang puncaknya, sudah Maluku, sudah sebagian Sulawesi, ya. Entar Jawa habis ini kena. Jawa habis ini kena, karena justru El Nino terdampak besar itu nanti daerah Jawa,” ujarnya.
“Walau fakta di lapangan seperti itu, gitu. Jadi harus segera bertindak kilat, double gardan, full utamanya keselamatan warga-warga terdampak,” sambung Daniel.
Ia menegaskan negara harus memberikan tindakan nyata untuk melindungi masyarakat, bukan sekadar menyampaikan data dan angka mengenai perkembangan karhutla.
Soroti OTT KPK di BNPB
Daniel turut menyoroti dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencuat melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan proses hukum harus tetap berjalan untuk mengungkap kebenaran perkara tersebut.
"Ya, saya enggak tahu terlepas ini benar atau enggak, itu kan proses hukum ya. Tetapi di sisi lain, ini warning keras, ya, agar BNPB maupun seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana itu tidak melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji, apalagi dana tersebut dikorupsi. Itu mengecewakan masyarakat berkali-kali, melukai hati masyarakat, ya,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa jika karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, kebutuhan anggaran penanganan dapat meningkat signifikan. Karena itu, pengawasan penggunaan anggaran harus diperketat untuk mencegah penyelewengan.
"Jadi, warning ini menjadi baik agar seluruh penggunaan dana anggaran itu dilakukan dengan hati-hati, tidak ada penyelewengan, ya. Apalagi nanti kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, salah satu ukurannya adalah APBN akan terbuka penuh, bahkan bisa dilakukan tanpa tender,” ucapnya.
"Itu sangat bahaya, sangat rawan korupsi, sehingga BPK, KPK, Jaksa itu harus melekat mengontrol. Jangan sampai ini mengambil keuntungan di tengah kesengsaraan masyarakat,” tambah dia.
Menurut Daniel, penanganan bencana harus berorientasi pada keselamatan dan kepentingan masyarakat. Ia tidak ingin warga yang sudah menderita akibat karhutla kembali dirugikan oleh kebijakan atau tindakan pihak yang seharusnya membantu mereka.
"Ya korban kebijakan dan korban keserakahan itu,” tutur Daniel.
Kritik Sikap Kepala Daerah di Tengah Penderitaan Warga
Daniel juga mengkritik sikap sejumlah kepala daerah di Kalimantan yang dinilai kurang berempati terhadap masyarakat terdampak karhutla.
Salah satu yang ia soroti ialah Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, yang disebut menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) di Singapura di tengah kondisi tersebut.
Ia meminta para pemimpin daerah memahami penderitaan masyarakat dan menghindari tindakan maupun pernyataan yang dapat melukai perasaan warga.
"Masyarakat lagi susah, tunjukkan empati. Kalaupun enggak terlalu bisa membimbing, minimal jangan nyakitin hati masyarakat, ya. Tapi dengan melihat apa profil kepemimpinan saat ini yang di Kalimantan, wah kita kasian dengan masyarakat Kalimantan. Dengan menderita gitu, malah foto-foto di Singapura. Mau jadi apa, gitu kan? Apa yang bisa kita harapkan dengan pemimpin kayak begitu?" tegas Daniel.
"Segera lakukan tindakan, ya. Pemerintah daerah juga enggak berdaya, harusnya diambil alih pusat,” pungkas dia.