Anies Akan Upgrade Sistem e-Budgeting

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11). Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar hingga pulpen senilai 123,8 miliar di RAPBD DKI yang diunggah politisi PSI menggegerkan masyarakat. Menurut Pemprov DKI, anggaran tak wajar itu muncul karena ada kekeliruan saat proses input data di sistem e-budgeting.

Belajar dari pengalaman tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan meng-upgrade sistem e-budgeting. Sehingga, ke depannya, masyarakat tak hanya bisa melihat saja, tetapi juga berkomentar jika ada anggaran yang janggal.

"Kita mengedepankan prinsip transaparansi akuntabilitas dan smart system. Kemudian yang dilakukan hanya upgrade saja. Tetap anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya dilihat, tapi publik juga bisa berikan komentar langsung di situ," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (1/11).

Pembaharuan sistem tersebut, menurut Anies, tidak ada hubungannya dengan polemik anggaran lem Aibon. Sebab, proyek tersebut sudah dikejakan selama satu tahun terakhir.

"Itu sudah dikerjakan dan akan digunakan mulai Januari. Artinya, bukan dibikin karena keramaian, bukan. Itu sudah dikerjakan setahun lebih, sudah direncanakan akan di-launching akhir tahun ini," ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (1/11). Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Menurut Anies, polemik anggaran lem Aibon tersebut muncul karena ada unsur human error dan kesalahan sistem. Sehingga, dengan sistem yang diperbarui, kata Anies, data yang diinput akan diuji lagi.

"Intinya, sistem harus bisa mendeteksi. Misalnya, kemarin lem Aibon Rp 82 miliar saja, common sense saja, enggak bisa itu, sistem akan menolak. Itu penting, supaya kita bisa bedakan antara kekeliruan dengan manipulasi," tegasnya.

Anies menegaskan, ia akan memeriksa seluruh data yang diinput secara asal-asalan. Termasuk, data RAPBD yang sempat menghebohkan masyarakat.

"Jadi semua yang kerja kemarin asal jadi, saya akan periksa menggunakan tim ad hock. Mereka semua akan diperiksa, dan kalau salah akan diberi sanksi sesuai kesalahannya. Tapi sistem tidak bisa begitu saja, harus di-upgrade," ucap Anies.

Anies juga menjelaskan, dalam sistem yang baru, pengurus kota, kecamatan, kelurahan, hingga RT juga bisa menginput hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) mereka. Sementara di sistem yang lama, hal itu merupakan tugas SKPD.

"Unsur pembangunan dan unsur Musrenbang masuk, ini upgrade. Jadi yang namanya aplikasi juga mengalami perkembangan," ungkap Anies.

"Teman-teman jangan menggambarkan seperti yang dulu salah yang dulu jelek, bukan. Ini adalah proses pertumbuhan aplikasi agar bisa memenuhi kebutuhan kita," pungkasnya.