Anies Ditanya soal Daerah Otonomi Baru, Apa Jawabannya?

Capres 01 Anies Baswedan menyampaikan sambutan pada Sarasehan DPD RI bersama Capres RI 2024-2029, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Foto: Youtube/DPD RI

Capres 01 Anies Baswedan bicara soal otonomi daerah saat menghadiri acara Sarasehan yang digelar oleh DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (2/2). Ia menyampaikan itu untuk menjawab pertanyaan dari senator asal Babel Darmansyah Husen.

Masalah daerah otonomi baru, kata Anies harus dilihat dari tujuannya. Menurutnya desentralisasi bertujuan agar masyarakat lebih cepat dalam mendapat pelayanan dari negara.

"Jadi tujuannya, seperti yang tadi disampaikan, agar satu, pelayanan lebih baik, tapi yang tidak kalah penting adalah aspirasi lebih cepat terserap karena jarak antara rakyat dengan pengelola anggaran, pemegang kewenangan itu lebih pendek; yang ketiga adalah monitoring atas pelaksanaan yang lebih mudah oleh masyarakat," kata Anies.

Anies lalu bicara soal daerah otonomi baru yang bermunculan. Dalam pandangannya pembahasan daerah otonomi baru harus berdasarkan kebutuhan objektif dan landasannya teknokratik.

Capres 01 Anies Baswedan hadiri Sarasehan DPD RI, Jumat (2/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Ketika aspirasi tentang otonomi baru atau daerah itu karena ada konstelasi politik yang tidak bisa dipersatukan, lalu kemudian mau dipisahkan, nah ini bisa problematik, karena bila unsurnya itu maka ini tidak terkait dengan tiga hal yang kita sampaikan," tutur Anies.

Menurut Anies, alasan karena konstelasi politik itu bukan untuk mencapai kesepakatan stabilitas. Tapi hanya menjadi solusi bagi konstelasi elite lokal yang memiliki perbedaan.

"Jadi kami melihat pertimbangan teknokratik yang harus dominan. Bila pertimbangannya teknokratik, maka kami melihat itu layak," ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencontohkan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang bisa menjadi daerah otonomi baru karena alasan teknokratif. Sebab wilayah Kabupaten Bogor yang memiliki ibu kota di Cibinong itu luas, jumlah warganya juga banyak.

"Wilayahnya mungkin equivalen dengan Sumbar itu, dan jumlah penduduknya mungkin equivalen dengan Sumbar. Tapi dia dikelola oleh satu bupati. Dari Bekasi Timur kalau mau ngurus surat-surat ke Cibinong tantangan, dari Rajasinga ke Cibinong tantangan, kenapa? Wilayahnya luar biasa besar," jelas Anies.

"Yang seperti ini maka pertimbangannya teknokratif. Ini bukan karena ada unsur kekuatan di dalam sana yang tidak bisa mencapai kesepakatan lalu perbedaannya dilembagakan dengan dipisah. Ini menurut kami layak dipertimbangkan," pungkasnya.