Anies Sebut Dana PEN Rp 12,5 T Fokus untuk Infrastruktur: Proyek JIS hingga TIM
PerbesarKementerian Keuangan menyalurkan sejumlah dana untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) ke daerah-daerah, tak terkecuali DKI Jakarta. Jakarta mendapatkan porsi dana PEN sebesar Rp 12,5 triliun, dan akan dicairkan bertahap hingga 2021.
Rencananya, dana PEN akan dimanfaatkan Pemprov DKI untuk pembangunan infrastruktur di Jakarta, seperti proyek Jakarta International Stadion (JIS) dan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan, dana PEN diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang tertunda karena pandemi corona.
"Jadi memang anggaran (PEN) itu lewat PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) untuk pembiayaan infrastruktur, karena memang pembiayaannya dari PT SMI. PT SMI itu siapkan anggaran untuk infrastruktur, karena itu yang didanai kegiatan infrastruktur," jelas Anies di Lapangan JICT, Jakarta Utara, Rabu (4/11).
"Jadi tujuan dari anggaran yang disalurkan lewat SMI adalah agar proyek-proyek infrastruktur di daerah tidak terhenti akibat adanya pandemi. Jadi ini dua hal yang berbeda," lanjutnya.
Sementara untuk dana penanganan corona, Anies menyampaikan pihaknya masih akan menggunakan pembiayaan dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Sampai saat ini, anggaran BTT masih ada dalam pos anggaran APBD DKI 2020.
"Program PEN program pemerintah pusat terkait pembangunan. Kalau penanganan COVID kita gunakan dana BTT dari DKI. Bagi kita yang paham akan tahu, yang untuk penanganan COVID lewat anggaran pos APBD, dana PEN memang dana dari pemerintah pusat untuk kegiatan infrastruktur," jelas Anies.
Dalam rapat paripurna yang berlangsung Selasa (3/11) kemarin, Anies menyampaikan APBD Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 mengalami penyesuaian dari semula Rp 87,95 triliun menjadi Rp 63,23 triliun. Turunnya APBD-P 2020 berimbas pada target pendapatan daerah.
Dalam APBD-P 2020, terdapat penambahan anggaran pada jenis Belanja Tidak Terduga dari Belanja Tidak Langsung ,yang semula Rp 188 miliar menjadi Rp 5,19 triliun. Atau naik lebih dari 27 kali lipat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.