Apakah Pelarangan FPI Lebih Banyak Manfaatnya atau Mudaratnya?
PerbesarPemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Hal itu dituangkan dalam SKB pemerintah yang dibacakan pada Rabu (30/12) kemarin.
Sejumlah pihak ikut berkomentar terkait pelarangan ini. Ada yang menilai pelarangan sudah tepat, dan ada juga yang mempertanyakan pelarangan tersebut.
Direktur Eksekutif Maarif Institute Abdul Rahim Ghazali ikut berkomentar mengenai polemik ini. Ia memandang pelarangan FPI ini harus dilihat dari dua sisi yakni banyak manfaatnya atau mudaratnya (kerugiannya).
"Kita sebagai umat beragama dalam memandang peristiwa seperti ini barang kali bisa merujuk ke dalil agama. Mungkin nanti Pak Tafsir atau teman-teman lain bisa bahas detail," kata Abdul Rahim dalam diskusi yang digelar PP IPM di akun YouTubenya, Kamis (31/12).
"Misalnya pada apakah pembubaran FPI ini memberikan manfaat atau mudarat? Nah, ini yang perlu dikaji lebih jauh saya kira," sambungnya.
Ia mengatakan, apabila banyak mudaratnya, semisal apa saja dampak yang terjadi dengan hadirnya FPI terhadap masyarakat. Begitu juga apa manfaat yang diterima oleh masyarakat dari adanya FPI ini.
Ia pun mengatakan, apabila pilihan membubarkan dan mempertahankan sama-sama berbahaya, maka pilihlah bahaya yang lebih ringan.
"Saya ingin katakan secara pribadi, atau katakanlah sebagai Maarif Institute, saya katakan pembubaran lebih menguntungkan," kata dia.
Ada dua alasan yang melatarbelakangi sikap tersebut. Pertama, kata Abdul Rahim, dengan pelarangan FPI ini yang mendapatkan kecaman adalah pemerintah dan bukan masyarakat. Pemerintah sendiri memiliki batas pemerintahan per 5 tahun sekali.
Menurut dia, seiring pergantian pemerintah nanti kecaman itu akan hilang dengan sendirinya.
Kedua, melihat beberapa tindakan yang dinilai mudarat yang diperankan oleh FPI.
"Bagi saya pribadi, FPI seperti dulu pernah diungkapkan oleh Buya Syafii adalah, dalam tanda petik ya, mereka adalah 'gerombolan preman berjubah' mengatasnamakan agama kemudian melakukan hal yang bertentangan dengan nilai agama itu sendiri," kata Abdul Rahim.
"Agama dalam Islam, agama itu sebagai nasihat. Tapi di tangan mereka agama sebagai alat pemukul, agama sebagai alat pengecam, bahkan agama sebagai alat untuk melakukan genosida, seperti ceramah yang selama ini kita dengarkan," sambungnya.
Ia kemudian membeberkan beberapa contohnya.
"Misalnya tentang bagaimana yang akan atau telah mereka lakukan di Poso dan lain sebagainya. Dan seperti saya ulangi mereka juga dukung ISIS ya dalam pidatonya. Jadi menurut saya, pembubaran FPI lebih menguntungkan daripada mempertahankannya. Bahwa kemudian setelah itu akan berdiri lagi FPI (lain) lagi, FPI (lain) lagi, dan seterusnya itu jadi PR pemerintah bagaimana bersikap," pungkasnya.
Terkait pelarangan ini, Kementerian Agama lewat juru bicaranya, Abdul Rochman, mengimbau kepada seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga kondusivitas yang telah terjalin selama ini.
Dia ingin masyarakat Indonesia untuk tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas atau memiliki kepentingan lain di balik pelarangan FPI.
"Kemenag juga mendorong kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk berhati-hati dalam menyikapi masalah ini," kata Rochman, Kamis (31/12).
"Jangan sampai justru membuat pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah yang kini terus mewujudkan situasi aman dan damai,” tambahnya.