Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Ara Minta Bongkar & Usut Pidana soal Penutupan Akses Jalan di Kapuk Muara PIK
20 Februari 2025 16:30 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi penutupan akses jalan di sekitar kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Kamis (19/2) malam.
ADVERTISEMENT
Masalah ini mencuat setelah kelompok warga yang mengatasnamakan Forum Warga Kapuk Muara menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (14/2). Mereka menuntut pembukaan akses jalan karena penutupan akses menggunakan batu ini selain menyulitkan mobilitas juga memicu banjir.
Ara mengatakan, penutupan akses jalan tembus warga tidak diperkenankan. Menurutnya, penumpukan batu berukuran besar di lokasi menghambat saluran air sehingga menimbulkan banjir dan merugikan warga.
"Bapak sudah lihat itu Pak? Ada gunanya enggak batu itu? Terus kenapa dibiarkan Pak?" kata Ara kepada Camat Penjaringan, Yason Simanjuntak.
Camat bilang, sebenarnya pihaknya sudah meminta agar penumpukan batu besar ini dibongkar sejak 2023. Namun tidak diproses oleh pengelola.
"Ini merugikan rakyat Pak, membuat banjir. Ini justru membuat banjir rakyat," ucap Ara.
ADVERTISEMENT
Ara pun lantas memanggil Kapolres Jakarta Utara Kombes Ahmad Fuady. Ia mengingatkan masalah penutupan akses jalan ini jadi atensi Presiden Prabowo Subianto.
"Gini Pak, izin Pak Kapolres, Bapak sudah lihat ya dan Pak Dandim, kemarin saya laporkan langsung urusannya dengan Presiden ya jam 1 siang," kata Ara.
"Saya ditugaskan untuk membereskan masalah ini dan menegakkan kebenaran keadilan ya, tadi sudah jelas tidak ada Kompleks yang eksklusif ya," tambah Ara.
"Siap," kata Kapolres.
Ara meminta agar tumpukan batu yang besar ini segera dibongkar dibuka. Selain itu, ia ingin jika ditemukan unsur pidana dalam kasus ini, agar diusut tuntas.
"Berapa meter pun harus dibuka supaya rakyat tidak dibatasi, jangan merusak, tolong Pak saya sebagai negara, pemerintah, minta ini diusut, apa tujuannya, siapa yang melakukan dan jelas ini sudah ada kerugian rakyat, banjir," kata Ara.
ADVERTISEMENT
"Bisa Pak?" tanya Ara ke Kapolres.
"Siap Pak," jawab Kapolres.
"Saya minta bapak lakukan, cek siapa yang menaruh ini? Kenapa ditaruh dan korbannya sudah ada warga kebanjiran," tutur Ara.
Lebih jauh, Ara meminta PT MP dan PT LKS selaku pengelola, begitu selesai dibangun jalan, tembok pembatas harus dibongkar agar tidak merugikan rakyat.
"Seluruh proses administrasi dan hukum yang akan dilakukan percepatan dengan dukungan dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemprov DKI Jakarta," kata Ara.
Sebelumnya Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, buka suara terkait demo warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, yang tak terima adanya penutupan akses jalan di sekitar kawasan PIK.
Nusron menilai, penutupan akses itu justru melanggar aturan. Adapun aturan yang dimaksud Nusron adalah Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria. Di ketentuan tersebut menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
ADVERTISEMENT
Sehingga, hak atas tanah tidak bisa semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu.
"Saya belum cek, tapi kalau menurut aturan, itu akses masyarakat enggak boleh ditutup satu sama lain. Kalau administrasi pertanahan itu, antara satu bidang dengan bidang lain nggak boleh ditutup gitu," kata Nusron kepada wartawan usai membagikan SHGB ke warga Kampung Nelayan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/2).
Menurutnya masalah tersebut lebih tepat diatasi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.