AS Tegaskan Jalur Gaza Harus Diperintah Palestina Usai Perang Berakhir

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menghadiri konferensi pers di Hotel Okura di Tokyo pada 8 November 2023. Foto: Richard A.Brooks / AFP

Amerika Serikat menegaskan bahwa Palestina yang harus memerintah di Jalur Gaza setelah Israel mengakhiri perang melawan Hamas. Masa depan wilayah kantong itu perlu dirangkai tanpa pendudukan ataupun pengepungan oleh pasukan penjajah.

Dikutip dari Reuters, komentar paling komprehensif dari AS tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam konferensi pers seusai menghadiri pertemuan G7 di Tokyo, Jepang, Rabu (8/11).

"Tidak ada pendudukan kembali Gaza setelah konflik berakhir. Tidak ada upaya untuk memblokade atau mengepung Gaza. Tidak ada pengurangan wilayah Gaza," ungkap Blinken kepada para wartawan.

Menurut Blinken, di tengah ketidakpastian dari konflik yang sudah terjadi selama 75 tahun ini mungkin ada kebutuhan untuk beberapa periode transisi setelah perang berakhir.

Namun, kata diplomat itu, pemerintahan pasca-perang di Jalur Gaza nantinya harus menyertakan suara-suara Palestina. "Hal ini harus mencakup pemerintahan yang dipimpin oleh Palestina dan Gaza bersatu dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina," tambahnya.

Selain itu, Blinken memperingatkan bahwa pembicaraan mengenai masa depan Jalur Gaza harus dilakukan dari sekarang. "Karena dengan mengidentifikasi tujuan jangka panjang dan jalan untuk mencapainya akan membantu membentuk pendekatan kita dalam menangani kebutuhan-kebutuhan yang mendesak," jelas dia.

Tentara Israel di posisi dekat perbatasan dengan Jalur Gaza di Israel selatan pada 6 November 2023. Foto: JACK GUEZ / AFP

Sejak konflik Israel dan Hamas pecah, Washington memainkan peran yang banyak disebut pengamat 'bias'. Sebagai sekutu dekat, AS secara terbuka memberikan pasokan senjata ke Israel untuk 'membela diri', menolak gencatan senjata dengan Hamas, dan menyebut kelompok militan itu sebagai 'teroris'.

Namun, pada saat bersamaan AS juga mendukung two-state solution sebagai jalan keluar dari krisis ini — pembentukan dua negara, Israel dan Palestina. Sampai saat ini, Washington juga belum menguraikan jalan untuk menghidupkan kembali jalan menuju perundingan damai yang telah terhenti sejak 2014.

Adapun pernyataan Blinken seolah menegaskan kembali seruan Biden pada Selasa (8/11). Sebelumnya, juru bicara Keamanan Nasional AS, John Kirby, mengatakan Biden tidak setuju apabila Israel kembali menduduki Jalur Gaza setelah perang berakhir.

"Biden percaya pendudukan kembali oleh pasukan Israel di Gaza tidak benar untuk dilakukan," kata Kirby. Menurut dia, yang penting untuk dilakukan setelah perang yaitu negosiasi bagaimana pemerintahan di Jalur Gaza bakal terbentuk.

Warga Palestina mencari korban usai serangan Israel di kamp pengungsi Jabalia di Jalur Gaza utara, Rabu (1/11/2023). Foto: Mohammed Al-Masri/REUTERS

Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengemukakan pendapat diperlukan adanya sebuah solusi politik untuk mengakhiri penjajahan Israel di atas wilayah yang direbutnya sejak 1967 itu.

"[Kami] tidak akan pergi ke Gaza dengan menggunakan tank militer Israel," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh.

"Kami akan pergi ke Gaza sebagai bagian dari solusi yang berhubungan dengan masalah Palestina, yang berhubungan dengan pendudukan," tambahnya.

Pernyataan AS dan Palestina tersebut menunjukkan ketidaksetujuan atas ancaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada awal pekan ini.

Kepada media ABC News, Netanyahu menegaskan perang akan terus berlanjut hingga Israel dapat memulihkan kendali atas keamanan di Jalur Gaza. Setelah perang, kata tokoh zionis itu, Israel berjanji akan menempatkan militer guna mengendalikan keamanan di sana.

"Saya pikir Israel akan, untuk jangka waktu yang tidak terbatas, akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan karena kita telah melihat apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan itu," ucap Netanyahu.