ASEAN Dukung Kesepakatan Paris untuk Atasi Perubahan Iklim

Kerja sama ASEAN untuk atasi perubahan iklim. (Foto: ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo)

Negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCCC) berkomitmen memperkuat kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan dari negara-negara berkembang di ASEAN untuk segera mengimplementasikan Perjanjian Perubahan Iklim atau Paris Agreement.

“Implementasi Paris Agreement memerlukan basis ilmiah yang kuat sekaligus dapat meningkatkan capacity building, khususnya negara berkembang. Di sini terbuka kesempatan untuk mendorong kerja sama antarnegara ASEAN," kata Ketua Negosiator Indonesia untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Nur Masripatin, di Paviliun Indonesia COP24, Katowice, Polandia, Kamis (6/12).

Ketua Negosiator Indonesia untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Nur Masripatin (tengah) setelah mengisi diskusi di COP24, Katowice, Polandia. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Nur yang juga merupakan Penasihat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu mengatakan, negara-negara di ASEAN yang sebagian besar merupakan negara kepulauan, mengalami ancaman yang serius akibat perubahan iklim. Menurut Nur, ancaman tersebut mulai dari kenaikan permukaan air laut, banjir, badai, hingga peningkatan siklon tropis.

"Wilayah ASEAN rentan cuaca ekstrem. Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam adalah 4 dari 10 negara di ASEAN yang paling terdampak hal ini," ujarnya.

Ilustrasi badai. (Foto: Shutterstock)

Oleh karena itu, Nur mendorong negara-negara di ASEAN untuk memperluas kolaborasi dan kerja sama dalam mengatasi perubahan iklim. Hal ini untuk mencapai tujuan jangka panjang dari Perjanjian Paris.

"Kita saling terkait dan membutuhkan. Kita harus berkolaborasi karena apa yang kita punya dari masing-masing negara dapat digunakan untuk mendorong usaha untuk menghadapi perubahan cuaca," pungkasnya.

Forum COP24 di Katowice, Polandia. (Foto: Kelik Wahyu/kumparan)

Perjanjian Paris ditandatangani saat COP21 di Kota Paris, pada 2015. Perjanjian ini menyepakati setiap negara peserta harus mengurangi emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida. Hal ini untuk mendukung pengurangan laju pemanasan global hingga di bawah 1,5-2 derajat celcius selambat-lambatnya pada 2030.

Sementara itu, Indonesia menargetkan penurunan emisi gas karbon dioksida hingga 29 persen atau 2,8 giga ton pada 2030. Target tersebut bisa meningkat hingga 41 persen jika mendapatkan bantuan internasional. Pada 2018, Indonesia melalui kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC) menargetkan penurunan emisi hingga 0,8 giga ton.