Atalia Soal Wacana 'War Tiket' Haji, Ingatkan Potensi Calo dan Infrastruktur
·waktu baca 3 menit
PerbesarAnggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Atalia Praratya, merespons wacana penerapan sistem 'war tiket' dalam penyelenggaraan ibadah haji yang dilontarkan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf (Gus Irfan).
Ia menilai gagasan tersebut prematur dan berpotensi mengorbankan prinsip keadilan demi percepatan pemberangkatan jemaah.
"Mengembalikan sistem haji ke mekanisme 'war tiket' atau 'balapan cepat' seperti sebelum tahun 2017 adalah sebuah kemunduran besar bagi reformasi tata kelola haji di Indonesia," ujar Atalia dalam pernyataan tertulis, Jumat (10/4).
Atalia berpendapat, usulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur sistem antrean berdasarkan prinsip first come first served melalui nomor porsi pendaftaran (NOPORS).
Politikus Golkar ini mengingatkan, ibadah haji tidak seharusnya diperlakukan seperti kompetisi berbasis kecepatan teknologi maupun kemampuan finansial.
"Ibadah haji adalah panggilan jiwa, bukan ajang balapan klik. Jika sistem war tiket diterapkan, maka yang akan menang adalah mereka yang memiliki gawai supercepat, koneksi internet terbaik, dan kemampuan finansial instan," ujarnya.
"Bagaimana dengan ibu-ibu di kampung yang sudah menabung 20 tahun? Bagaimana dengan kakek-nenek kita yang gaptek? Mereka akan tersisihkan," lanjut Atalia.
Dana Haji Ratusan Triliun Terancam Kering
Atalia juga menyoroti dampak sistem tersebut terhadap pengelolaan keuangan haji. Saat ini, dana setoran awal jemaah sebesar Rp 25 juta dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan memberikan nilai manfaat yang digunakan untuk menekan biaya haji.
"Jika sistem antrean dihapus dan kembali ke sistem setoran penuh langsung, dana haji yang mencapai ratusan triliun akan kering. Siapa yang akan mensubsidi jemaah? Apakah biaya haji akan naik drastis?" tuturnya.
Ia menilai, wacana war tiket bertolak belakang dengan kampanye pemerintah yang tengah menggempur haji ilegal.
"Di satu sisi kita menggembar-gemborkan 'No Haji Without Queue', di sisi lain menteri mewacanakan war tiket. Ini kontradiktif dan hanya akan membingungkan publik. Saya khawatir ini akan dimanfaatkan calo untuk menawarkan 'jalur cepat' dengan iming-iming sistem baru," tegasnya.
Solusi: Perkuat Database, Prioritaskan Lansia
Sebagai solusi, Atalia mendorong pemerintah memperkuat sistem yang sudah ada, termasuk membangun single database nasional yang terintegrasi antara Kementerian Haji dan BPKH. Dengan data akurat, pemerintah dapat memetakan jemaah yang benar-benar memenuhi syarat keberangkatan setiap tahun.
"Fokuslah pada efisiensi pemberangkatan dan pembangunan infrastruktur, jangan malah mengubah sistem di hulu yang justru berantakan," pesannya.
Atalia mengusulkan skema afirmasi bagi jemaah lanjut usia di atas 65 tahun yang telah lama mengantre, agar mendapat prioritas tanpa harus bersaing dalam skema war tiket.
"Ini bukan soal inovasi atau kuno. Ini soal melindungi 5,5 juta jemaah yang sedang dalam antrean panjang. Jangan karena ingin terlihat progresif, kita malah menelantarkan mereka," pungkas Atalia.
Sekilas Istilah War
Adapun 'war' merupakan istilah slang atau bahasa gaul di kalangan anak muda. 'War' berarti rebutan cepat atau persaingan sengit, bukan perang sebenarnya. Misalnya, 'war tiket' konser, 'war tiket' kereta untuk mudik, 'war tiket' pertandingan bola dan lain sebagainya.
Menhaj Gus Irfan menekankan "war tiket" haji alias "siapa cepat dia dapat" baru sebatas wacana untuk mencari solusi atas terbatasnya kuota dan lamanya antrean haji.
"Sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan,” kata Gus Irfan dalam pidatonya pada Rabu lalu.