Atribut Pemilu Dipantau di Halte Transjakarta, Bus Dicek Tiap Keluar Depo

16 Januari 2024 18:52 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Dirut Transjakarta Welfizon Yuza dalam diskusi terkait pencapaian Transjakarta di 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Dirut Transjakarta Welfizon Yuza dalam diskusi terkait pencapaian Transjakarta di 2023 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1/2024). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan
ADVERTISEMENT
Dirut PT Transjakarta, Welfizon Yuza, menyebut pihaknya masih terus memantau armada dan halte agar terbebas dari atribut pemilu. Sehingga insiden pemasangan stiker berbau politik di armada Transjakarta tak terjadi lagi.
ADVERTISEMENT
"Kita jaga setiap halte, setiap bus, pada saat keluar dari depo, [kalau ada] stiker dan segala macam, itu dilakukan pengecekan oleh tim. Pada operasional juga dilakukan sampling untuk memastikan itu," kata Welfizon di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/1).
Welfizon menuturkan, sebelumnya sempat ada insiden pemasangan stiker oleh salah satu oknum pelanggan Transjakarta. Namun, menurutnya, insiden tersebut sudah bisa ditangani.
"Alhamdulillah setelah kejadian itu ya berkat bantuan teman media mensosialisasikan dan juga kesadaran pengguna Transjakarta, sesama pelanggan saling mengingatkan, kejadian tersebut tak terulang lagi," lanjutnya.
Welfizon memastikan pihaknya akan terus berkomitmen menjaga netralitas Transjakarta sebagai jasa pelayanan publik, BUMD, dan bagian dari Pemprov DKI. Sehingga seluruh karyawan Transjakarta juga sudah diminta meneken pakta integritas untuk menjaga netralitas.
ADVERTISEMENT
"Tak hanya karyawan, tapi juga semua partner, termasuk juga operator Transjakarta. Kemudian juga mitra bisnis itu semua sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas," jelas Welfizon.
Ia juga sudah siap berkoordinasi dengan Bawaslu soal alat peraga kampanye (APK) yang terpasang di sekitar fasilitas Transjakarta. Misalnya saja di JPO hingga median jalur bus.
"JPO secara pengelolaan masih belum punya kami. Tapi di area kewenangan Transjakarta, halte, kita sudah pastikan itu steril. Memang kalau kita lihat masih banyak (APK) di beberapa JPO. Yang kami bisa lakukan kami berkoordinasi dengan aparat setempat dan Bawaslu untuk bisa menertibkan hal-hal tersebut," pungkasnya.