Awasi PPKM Darurat di Daerah, Luhut Minta Tito Rapat Tiap 3 Hari dengan Pemda

Mendagri Tito Karnavian mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Selasa (5/1/21). Foto: Dok. Kemendagri

Pemerintah akan menerapkan PPKM darurat pada 3-20 Juli di wilayah Jawa-Bali untuk menangani ledakan kasus corona yang belum terkendali.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan Wakil Ketua KCP-PEN Luhut Pandjaitan memintanya terus memantau pemberlakuan PPKM darurat di daerah. Luhut meminta Tito menggelar rapat tiap 3 hari dengan para kepala daerah serta pejabat terkait lainnya.

kumparan post embed

"Arahan Bapak Menko, per 3 hari akan ada monitoring, khususnya menjelang akhir periode ini," kata Tito, dalam konferensi pers virtual terkait PPKM darurat, Kamis (1/7).

Tito akan langsung meminta Forkopimda berkoordinasi dengan TNI/Polri. Setelah itu, Forkopimda langsung bisa menggelar rapat untuk memberikan arahan sesuai yang disampaikan pemerintah pusat.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi food estate di Desa Bentuk Jaya (A5), Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Selasa (6/4). Foto: Kementan RI

"Setelah rapat ini Forkopimda kita minta tingkat 1 dan 2, koordinasi dengan pimpinan TNI/Polri dan Kejaksaan, melaksanakan rapat dengan pimpinan dan Forkopimda tingkat 2 masing-masing," kata dia.

"Kemudian di-follow up dengan rapat Forkopimda tingkat 2 yang dipimpin bupati, wali kota, dan memberi arahan ke jajarannya di kecamatan," lanjutnya.

Menurut eks Kapolri itu, kunci sukses penanganan corona di daerah yakni sinergi dan kekompakan Forkopimda dalam menjalankan arahan pemerintah pusat.

"Kuncinya adalah sinergi, ini mengendalikan masyarakat banyak se-Jawa Bali. Jadi kuncinya adalah kekompakan Forkopimda," tutup dia.