Azis Syamsudin soal Deal Bamsoet-Airlangga: Yang Melanggar, Dilaknat

4 November 2019 11:15 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Umum Partai Golkar yang juga mantan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
ADVERTISEMENT
Jelang muasyawarah nasional (Munas) yang akan digelar Desember mendatang, internal Partai Golkar kembali memanas. Pasalnya, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang sebelumnya tidak akan maju sebagai calon Ketum Golkar karena sudah mendapatkan kursi Ketua MPR, tiba-tiba berubah pikiran.
ADVERTISEMENT
Padahal, hal tersebut disebut-sebut merupakan bagian dari deal politik antara Bamsoet dengan calon petahana Airlangga Hartarto. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Golkar Aziz Syamsudin menilai masalah kesepakatan politik tersebut, hanya Airlangga, Bamsoet, dan Tuhan yang tahu.
"Yang tahu antara Pak Airlangga, Pak Bamsoet, sama Allah, yang tahu. Biar yang mengingkari, biar Allah yang melaknatnya," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
Aziz tak ingin berandai-andai apakah nantinya Bamsoet tetap maju maju menjadi calon Ketum meski sudah mendapatkan kursi Ketua MPR. Ia justru mempersilakan masyarakat untuk menilainya sendiri.
"Kalau (Bamsoet) melanggar komitmen, kan biar masyarakat yang menilai. Biar Allah yang melaknat, begitu," tuturnya.
Aziz Syamsudin Foto: Ferio Pristiawan/kumparan
Meski demikian, ia menegaskan, tak ada satu orang pun yang berhak membatasi keinginan seseorang maju menjadi calon Ketum Golkar. Sebab, dalam AD/ART Golkar, seluruh kader punya hak yang sama untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum.
ADVERTISEMENT
"Tidak ada yang bisa melarang orang untuk maju. Kalau ada yang mau daftar, ya daftar. Enggak bisa dilarang, sesuai AD/ART," tandasnya.
Menjelang musyawarah nasional tersebut, Partai Golkar kembali memanas. Pasalnya, beberapa pengurus mengaku tak dilibatkan dalam rangkaian acara menjelang munas.
Munas tersebut rencananya akan digelar 3-5 Desember 2019. Sebelumnya, Partai Golkar akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu pada 5 November dan dilanjutkan dengan rapimnas tanggal 7 Desember.
"Ini rencana dibuat oleh tim intinya Airlangga Hartarto. Harusnya yang menyusun adalah Korbid Kepartaian Ibnu Munzir. Sekarang Ibnu marah, karena tidak tahu sama sekali," kata Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo kepada kumparan, Jumat (1/11)
Dalam musyawarah nasional tersebut, Partai Golkar akan menentukan ketua umum mereka untuk periode mendatang. Dua orang kandidat terkuat ketua umum adalah calon petahana Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
ADVERTISEMENT
Bamsoet awalnya dikabarkan batal maju menjadi calon Ketum Golkar karena sudah diberi kursi Ketua MPR. Namun, menjelang Munas, Bamsoet memastikan akan tetap mencalonkan diri.