Babak Akhir Gugatan Pilpres di MK, Bakal Seperti Apa Putusannya?

Suasana sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (4/4/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 memasuki babak akhir. Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perkara tersebut pada hari ini, Senin (22/4).

Gugatan diajukan oleh Paslon 01 Anies-Muhaimin dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud. Sementara pihak Paslon 02 Prabowo-Gibran menjadi pihak terkait.

Rangkaian sidang sudah berjalan sejak 27 Maret 2024. Sidang dilangsungkan di ruang sidang utama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dipimpin Ketua MK Suhartoyo dan tujuh hakim konstitusi lain. “Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum,” kata Suhartoyo membuka sidang, Rabu (27/3).

Dalam petitumnya Paslon 01 meminta hakim mendiskualifikasi Prabowo-Gibran atau hanya Gibran yang didiskualifikasi. Selain itu juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang tanpa paslon 02 atau Prabowo mengganti cawapresnya.

Sementara petitum Paslon 03, meminta Prabowo-Gibran didiskualifikasi. KPU sebagai termohon diminta untuk menggelar pemungutan suara ulang hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Selama persidangan tim hukum 01 dan 03 telah mendalilkan dan berupaya membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan konstitusi agar hakim mengabulkan permohonan mereka. Begitu juga dengan kubu 02 yang berusaha membantah.

18 saksi dan ahli dihadirkan oleh kubu 01 dalam persidangan yang digelar 1 April 2024. Keesokan harinya giliran kubu 03 yang menghadirkan 19 orang saksi dan ahli.

Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sementara 14 saksi dan ahli kubu 02 dihadirkan dalam persidangan pada 4 April 2024. Sehari setelah saksi dan ahli dari KPU serta Bawaslu.

Selain saksi dan ahli, persidangan gugatan Pilpres 2024 juga menghadirkan empat menteri Jokowi yakni, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mensos Tri Rismaharini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mereka dihadirkan ke persidangan pada 5 April 2024 untuk memberikan keterangan terkait pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi.

Bansos tersebut disoal oleh kubu 01 dan 03 karena dinilai salah satu bagian dari kecurangan yang membuat Prabowo-Gibran meraih suara terbanyak.

Empat menteri menjadi Pemberi Keterangan Lain yang diperlukan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024 pada Jumat (5/4/2024). Foto: Dok. Humas MK

Pemberian keterangan oleh keempat menteri itu menjadi sidang pembuktian terakhir. Kemudian pada 16 April 2024 masing-masing pihak telah menyampaikan kesimpulan dan tambahan bukti ke hakim konstitusi.

Hakim konstitusi juga telah menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sejak 6 April 2024. Jubir Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, delapan hakim konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) hingga Minggu (21/4) sore.

RPH adalah ‘rapat rahasia’ para hakim untuk membicarakan perkara yang kemudian menghasilkan putusan. Rapat ini menjadi penentu gugatan Anies Baswedan dan Ganjar-Mahfud akan dikabulkan atau tidak. Diterima atau ditolak.

Fajar menjamin putusan sengketa Pilpres 2024 tak akan bocor sebelum dibacakan hari ini, Senin (22/4). Ia menegaskan, ruang rapat delapan hakim terbatas dan hanya bisa diakses hakim serta petugas tertentu. Bahkan alat komunikasi, ponsel, hakim tidak boleh dibawa masuk ke ruangan RPH.

Jubir MK, Fajar Laksono, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/4/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

“Sejauh ini, kita sudah menerapkan mekanisme pengamanan, dalam arti itu ya, dalam arti supaya ketertutupan kerahasiaan RPH itu betul-betul terjamin,” kata Fajar kepada wartawan di Gedung MK, Minggu (21/4).

Putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 baru akan diketahui pada Senin (22/4). Sidang itu akan dimulai pukul 09.00 WIB.

Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Total ada delapan hakim mahkamah konstitusi yang ikut bersidang, minus Anwar Usman yang dijatuhi sanksi etik tak boleh memutus perkara pemilu.

Paslon Hadir saat Putusan MK

Paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti sidang perdana perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Anies-Muhaimin dipastikan hadir saat pembacaan putusan MK. Ini dikonfirmasi oleh Jubir MK Fajar Laksono.

Sementara Ganjar-Mahfud belum ada konfirmasi ke MK terkait kehadirannya. Meski begitu keduanya diinformasikan oleh TPN akan hadir langsung ke MK. Dari informasi yang diterima, keduanya akan berangkat dari Hotel Mandarin menuju MK.

Keduanya akan berangkat bersama tim hukumnya serta Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid.

Adapun Prabowo-Gibran, sebagai prinsipal terkait, sejauh ini belum ada informasi akan hadir langsung atau hanya diwakili oleh tim hukumnya. MK juga belum menerima konfirmasi kehadiran Prabowo dan Gibran.

Persiapan Jelang Putusan

Petugas berjaga di aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2024) Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Jelang putusan MK, Polda Metro Jaya menyiagakan 7.783 personel. Mereka disebar ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan Monas.

Ribuan personel ini berjaga untuk mengantisipasi aksi demonstrasi terkait hasil yang akan dibacakan.

“Maka kami imbau untuk masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif lainnya karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung MK,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Minggu (21/4).

Adapun untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

Wakil Presiden K.H. Ma ruf Amin beri ucapan selamat Idul Fitri, Selasa (9/4/2024) Foto: Dok Setpres

Sementara itu, Wapres RI, Ma'ruf Amin, mengimbau semua pihak untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebab menurutnya sidang MK merupakan penyelesaian sengketa Pemilu 2024, selain itu MK juga telah melakukan pelibatan publik untuk berpendapat, melalui Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan.

"Sebab, kerukunan dan persatuan merupakan prasyarat utama suatu bangsa agar terus dapat bergerak untuk meraih kemajuan," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam keterangannya, Minggu (21/4).