Babak Baru Bamsoet Vs Airlangga Berebut Kursi Ketum Golkar
PerbesarADVERTISEMENT
Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar akan diselenggarakan bulan Desember 2019. Salah satu agendanya adalah memilih Ketua Umum Golkar.
ADVERTISEMENT
Nama yang disebut akan meramaikan bursa Ketum Golkar adalah Airlangga Hartarto selaku Ketum Golkar petahana dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) selaku Wakorbid Pratama DPP Golkar.
Gelora nama Bamsoet sebagai kandidat Ketum Golkar sempat meredam usai diberi kepercayaan Golkar menduduki kursi Ketua MPR. Akan tetapi, Bamsoet kini menegaskan kembali akan mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar pada Munas Desember mendatang.
Bamsoet menilai tak ada yang salah jika ia tetap mencalonkan diri jadi Ketum Golkar. Ia membantah mengkhianati perjanjian dengan Airlangga. Sebelumnya, kubu Airlangga menyebut Bamsoet berkomitmen mendukung Airlangga saat Munas Golkar karena sudah direkomendasikan oleh Golkar untuk menduduki kursi Ketua MPR.
Ia menegaskan, tak ada perjanjian hitam di atas putih dalam berpolitik.
ADVERTISEMENT
"Emang pacaran pakai pengkhianatan? Ini kan saya tidak sedang bercinta, tapi sedang berpolitik masa ada pengkhianat-pengkhianatan?" ujarnya sambil tertawa kecil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
Bamsoet menjelaskan, saat terpilih menjadi Ketua MPR, ia mengurungkan niat maju di Munas Golkar demi menjaga stabilitas politik saat itu. Menurut dia, ia hanya berkomitmen mendinginkan suasana politik dengan tak lagi mendesak adanya Munas hingga pelantikan Presiden dan Wapres selesai.
Hal itu dijelaskan juga oleh Wakil Koordinator Bidang Kepartaian DPP Golkar Darul Siska yang berada di kubu Bamsoet. Ia menyebut tak ada perjanjian antara Bamsoet dan Airlangga.
"Saya tahu tidak ada perjanjian di antara mereka. Kalau ada pembicaraan di antara mereka berdua, mereka harus sadar bahwa partai ini bukan milik mereka berdua. Kesepakatan mereka berdua tidak mengikat seluruh kader Golkar di semua lini," ujar Darul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
ADVERTISEMENT
Dia menegaskan, bagi Bamsoet maupun Airlangga perlu menyadari ada kepentingan partai di atas segalanya. Perjanjian antar individu tak seharusnya mencampuri urusan Golkar.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan jika terpilih nanti, Bamsoet tak perlu mundur dari Ketua MPR. Sebaliknya, menurutnya, jika Airlangga yang terpilih, maka ia harus mundur dari jabatannya di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Tidak harus (mundur), pimpinan MPR itu jabatan politik, lebih kepada kerja-kerja komunikasi. Beda dengan jabatan menteri yang sampai teknis, apalagi menteri terkait perekonomian negeri ini, diperlukan konsentrasi tunggal," jelas Ucok --sapaan Andi-- kepada kumparan, Senin (4/11).
Menurut Ucok, posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian merupakan beban yang cukup besar. Sehingga, meski Presiden Jokowi mengizinkan menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus partai, Andi menilai Airlangga sebaiknya memilih salah satu agar bisa fokus.
Namun, Ketua DPP Golkar TB Ace Hasan Syadzily menilai sikap Bamsoet memutuskan tetap maju di Munas meski sudah mendapat kursi Ketua MPR dianggap telah mengkhianati Airlangga. Pasalnya, Bamsoet sebelumnya menyebut akan mendukung Airlangga di Munas Golkar setelah diberi posisi Ketua MPR.
ADVERTISEMENT
"Saya kira dua kali beliau menyatakan ke publik bahwa beliau akan mendukung Pak Airlangga maju kembali sebagai calon ketua umum pada munas Desember 2019," kata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
"Tidak akan ada persaingan antara Pak Bamsoet dengan Airlangga. Saya kira dua pernyataan yang publik sudah mengetahui, mudah-mudahan tidak diingkari ya komitmen tersebut," tegasnya.
Ace mengaku sebenarnya tidak tahu soal isi kesepakatan yang dibuat antara Airlangga dengan Bamsoet soal posisi Ketua MPR. Namun, jika ternyata kesepakatan itu benar-benar ada dan dilanggar oleh Bamsoet, maka Ace mempersilakan para kader di daerah untuk menilainya sendiri.