Kubu Bamsoet: Jika Jadi Ketum, Airlangga Harus Mundur dari Menteri
PerbesarInternal Partai Golkar kembali memanas jelang musyawarah nasional (Munas) yang akan digelar Desember mendatang. Dalam munas itu, Golkar akan memilih salah satu dari dua kandidat; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), sebagai ketua umum partai.
Menurut Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga, jika terpilih nanti, Bamsoet tak perlu mundur dari Ketua MPR. Sebaliknya, menurutnya, jika Airlangga yang terpilih, maka ia harus mundur dari jabatannya di kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Tidak harus (mundur), pimpinan MPR itu jabatan politik, lebih kepada kerja-kerja komunikasi. Beda dengan jabatan menteri yang sampai teknis, apalagi menteri terkait perekonomian negeri ini, diperlukan konsentrasi tunggal," jelas Ucok --sapaan Andi-- kepada kumparan, Senin (4/11).
Menurut Ucok, posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian merupakan beban yang cukup besar. Sehingga, meskipun Presiden Joko Widodo mengizinkan menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus partai, Andi menilai Airlangga sebaiknya memilih salah satu agar bisa fokus.
"Posisi menteri itu pembantu presiden agar bisa memastikan visi misi dan program presiden tereksekusi dengan baik, tidak bisa double focus, apalagi hal yang terkait ekonomi kita yang makin sulit," tegasnya.
Internal Golkar memanas setelah Bamsoet menyatakan akan tetap maju di Munas sebagai calon ketua umum. Padahal, sebelumnya Bamsoet mengaku akan mundur jika diberikan posisi Ketua MPR.
Tak hanya itu, sejumlah pimpinan Golkar geram karena mengaku tidak dilibatkan dalam rangkaian munas. Sebelum menggelar munas pada 3-5 Desember, Partai Golkar terlebih dahulu menggelar rapat pleno pada 5 November dan dilanjutkan dengan rapimnas tanggal 7 Desember.
"Ini rencana dibuat oleh tim intinya Airlangga Hartarto. Harusnya yang menyusun adalah Korbid Kepartaian Ibnu Munzir. Sekarang Ibnu marah, karena tidak tahu sama sekali," kata Ketua DPP Golkar Indra Bambang Utoyo kepada kumparan, Jumat (1/11)