Bahlil Lahadalia Bicara Pemilu Ditunda: Jangan Diharamkan Barang yang Tak Haram

Menteri ESDM ad interim, Bahlil Lahadalia, memimpin rapat perdana dengan jajaran pejabat Kementerian ESDM, Jumat (4/2/2022). Foto: Dok. Istimewa

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia kembali bicara soal wacana penundaan pemilu. Menurut dia, pembahasan penundaan pemilu yang juga didorong PKB, PAN, hingga Golkar tak haram untuk dibahas.

"Parlemen ini kan lembaga demokrasi. Orang boleh cerita apa saja termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram," kata Bahlil usai menghadiri diskusi investasi Fraksi PKB di Gedung DPR Senayan, Rabu (23/3).

Suatu pemikiran yang membangun negara, kata Bahlil, wajar disampaikan. Termasuk terkait penundaan pemilu. Meski, ia menilai wacana ini harus dikaji sesuai aturan dan tempatnya yakni parlemen.

"Menurut saya suatu pemikiran yang konstruktif untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar saja," ujarnya.

"Tinggal bagaimana proses di parlemen, boleh apa tidak, monggo diselesaikan di sini. Yang penting jangan menistakan RI saja. Kan gitu," tambahnya.

Petugas KPPS menyiapkan surat suara pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Cempaka Putih, Tangerang Selatan. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Dari segi investasi, Bahlil pun menilai penundaan pemilu dapat memberikan dampak positif. Ini apabila dilakukan dengan penuh pertimbangan dan sesuai aturan.

"Kalau dari segi investasi, pengusaha kan butuh kepastian, stabilitas politik. Tapi kalau wacana ini bisa dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme UU, dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi. Itu pandangan saya. Tapi sesuai mekanisme dan tata kelola negara," tandasnya.

Sebelumnya, Bahlil sudah pernah mendorong usulan penundaan pemilu. Wacana ini disampaikan Bahlil jauh sebelum usulan yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil dalam acara rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia yang berlangsung secara daring dikutip Senin (10/1).

"Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," tambah dia.