Bapenda Banten Catat Pendapatan Sektor PKB via E-Samsat Capai Rp 45 M

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online. Foto: Dok. Pemprov Banten

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara online melalui aplikasi E-Samsat hingga Mei 2024 mengalami peningkatan. Per 31 Mei 2024, total pendapatan dari PKB mencapai Rp 45,22 miliar.

Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten, EA Deni Hermawan mengatakan, berdasarkan data Bapenda Provinsi Banten, pembayaran pajak melalui digital terus mengalami peningkatan.

"Sejak awal tahun sampai Mei 2024, ada 459 unit yang membayar PKB melalui aplikasi Ceria Bank Banten dengan nominal Rp 329,72 juta. Sedangkan di aplikasi Sambat ada 5.073 unit dengan nominal Rp 8,97 miliar. Melalui Signal, ada 27.974 unit dengan nominal Rp 35,9 miliar," kata Deni, Kamis (6/6/2023).

Dengan begitu, lanjut Deni, terdapat 33.506 unit kendaraan yang dibayarkan pajaknya melalui aplikasi. "Untuk total hingga Mei total pembayaran pajak melalui aplikasi mencapai Rp 45,22 miliar," katanya.

Sekretaris Bapenda Provinsi Banten, Rita Prameswari juga menilai, peningkatan pendapatan PKB secara digital membuktikan masyarakat mulai menggunakan aplikasi dalam mempermudah pembayaran pajak.

"Jika kita melihat dari awal tahun ada peningkatan pembayaran PKB melalui digital. Bahkan hingga Mei kemarin sudah mencapai Rp 45,22 miliar. Tentunya ini menjadi tren positif bagi sektor pendapatan," kata Rita.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penggunakan teknologi informasi dapat mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dia juga mencontohkan, pembayaran pajak melalui aplikasi E-Samsat.

Selain itu, lanjut Muktabar, Pemprov Banten terus berupaya mendekatkan pelayanan pajak di sejumlah wilayah. Seperti diketahui, Bapenda Provinsi Banten baru saja membuka gerai Samsat di Bintaro Xchange Mall, Kota Tangerang Selatan.

“Jadi kita itu sembari mencari uang sembari belanja. Itu perlu diketahui, bukan berarti ada APBD Rp 14 triliun uangnya langsung ada, tidak. Jadi Rp 14 triliun itu atau Rp 13 triliun atau Rp 12 triliun itu adalah prediksi anggaran pendapatan belanja daerah dari sumber pendapatan kita dengan berbagai ya di antaranya di PKB dan BBNKB," kata Muktabar.

"Jadi kalau ekonomi kita baik, makanya tentang konsep mengendalikan inflasi mendorong investasi menjaga pertumbuhan. Karena kalau itu berjalan secara baik, maka kewajiban-kewajiban masyarakat yang dilakukan dalam rangka bayar pajak atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu akan berjalan dengan saling mendukung dan pendapatan kita terjaga," ujar dia.

(LAN)