Bappeda Kabupaten Bogor: Bantuan DKI Tak Memadai
Sejumlah titik pemukiman, seperti di Pondok Gede Permai, Kota Bekasi dan Vila Nusa Indah, Kabupaten Bogor, dihantam luapan air yang berasal dari Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi.
Hulu kedua sungai berada di wilayah Kabupaten Bogor. Sungai Cikeas berhulu di Wilayah Bukit Pelangi, Sentul dan Gunung Geulis. Sementara, Sungai Cileungsi berhulu di Gunung Pancar.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Cikeas-Cileungsi Puarman menuturkan derasnya air yang masuk ke kedua sungai tersebut diakibatkan keadaan di sekitar hulu yang tak mampu menjadi daerah tangkapan air. Pasalnya, sebagian dari wilayah itu kini menjadi daerah permukiman dan industri.
"Sekarang resapannya berkurang. Nah air mengalir apa adanya ke sungai. Kita tidak saling menyalahkan ya, cuman fakta yang ada seperti itu," kata Puarman, kepada kumparan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah tak menampik kondisi tersebut. Ia menyebut, pembangunan kawasan serapan air dilakukan demi menopang keuangan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. "Sebetulnya kita memang seperti ada trade off," kata Syarifah kepada kumparan.
kumparan berbincang panjang lebar dengan Syarifah soal permasalahan penataan lingkungan, serta DKI Jakarta yang dianggap tak memberikan bantuan memadai demi mengatasi bersama persoalan banjir, di kantor Bappeda, Cibinong Kabupaten Bogor, Kamis, (23/1). Berikut petikannya:
Bagaimana evaluasi Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap Sungai Cikeas-Cileungsi yang memicu banjir di sejumlah titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor?
Memang Sungai Cileungsi dan Sungai Cikeas ini termasuk sungai yang melewati permukiman padat. Kemudian di Vila Nusa Indah memang ada pertemuan antara kali Cikeas dengan Cileungsi dan ke bawahnya juga menyempit. Ada pertemuan dan ke bawahnya juga menyempit. Itu salah satu yang menyebabkan banjir.
Harus ada peninggian saluran karena posisinya dekat. Karena tidak hanya posisinya di atas dan bawah tapi juga posisi perumahan itu banyak di lembah. Seperti Vila Nusa Indah itu kantong ya, cekungan, saluran di tebing harus tinggi. Kemudian kapasitas sungai yang bertemu itu juga harus volumenya diperdalam, ditambah. Itu penanganan skala lokal.
Dari penelusuran kami, beberapa wilayah tangkapan air di Kabupaten Bogor dibangun pemukiman dan daerah industri. Seperti Sentul City, misalnya...
Sebetulnya kita memang seperti ada trade off. Kabupaten Bogor penduduknya itu paling banyak se-Indonesia: 5,9 juta. Dia mau menghuni di mana? Sehingga kalau kita membuat ruang itu, kita berpikir bagaimana menyediakan hunian. Tata ruang Kab Bogor sampai 2032 itu tentang bagaimana menyediakan hunian, sekolah, kesehataan.
Semua tutupan lahan kita plotting dan proyeksi dari jumlah penduduk. Misal 10 tahun berapa jumlah penduduk kab Bogor dan berapa jumlah permukiman yang diperlukan.
Intinya, ruang itu berbagi. Daerah yang mempunyai ketinggian yang tidak terlalu curam, daerah landai. Terus misalnya tanah yang tidak terlalu subur maka kita overlay diperbolehkan jadi kawasan permukiman.
Kemudian kita juga perlu daerah untuk tumbuh secara ekonomi. Karena kalau ekonomi tumbuh kita dapat income dalam bentuk pajak. Kalau kita menarik pajak, itu kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur. Itulah, daerah itu, karena misal pembangunan ditahan apa yang bisa kita berikan untuk menghidupi 5,9 juta penduduk? APBN? Dana DKI? kalau misalnya ada kawasan yang tidak boleh terbangun untuk memelihara kondisi di hilir.
Tapi untuk pertumbuhan ekonomi apa yang kita perlukan? kita perlu industri. Karena di kabupaten ini 63 persen dari penduduk adalah usia produktif. Kalau kita tidak bisa membangun ekonomi atau menyediakan lapangan kerja, maka pengangguran akan tinggi. Sekarang juga sudah sekitar 9 persen. Maka kita buka kawasan untuk industri. Walaupun kabupaten bogor itu paling sedikit kawasan industri. Berbeda dengan Bekasi dan Karawang. Mereka itu membuka lahan semua. Kabupaten Bogor tidak.
Apa upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengimbangi pembangunan yang pasti berdampak kepada lingkungan?
Kita hanya buka untuk sedikit kawasan. Karena kita tidak ingin mengubah terlalu besar. Tapi industri tetap harus ada karena bisa menyerap tenaga kerja dan membangkitkan ekonomi. Kawasan perdagangan juga perlu untuk UMKM. Jadi itu trade off nya. Makanya dalam aturan ruang itu kaidahnya kita pegang. Apa kaidahnya? 30 persen merupakan kawasan yang lindung, kawasan hijau. Itu harus ada.
Dan kita kalau misal menghitung kawasan hijau itu lebih dari 30 persen.
Pertama konservasi tetap kita jaga. Kawasan lindung baik bantaran sungai, gunung. Kita masih punya dua kawasan Gunung Halimun dengan Salak-Pangrango. Dan itu tidak kita ganggu. Jadi masih ditangani Perum Perhutani.
Kemudian konservasi air. Sehingga dengan 3 fungsi itu kita harus hidup secara ekonomi tidak jor-joran ke industri. Yang kita kembangkan adalah pariwisata. Karena kita harus tumbuh, kenapa pariwisata harus dikembangkan? Karena pertama potensi wisata Kabupaten Bogor bagus. Pegunungan, air terjunnya ada 101 air terjun. Setu ada 95. Dan kalau mau mengembangkan wisata itu, itu tidak akan merusak, sedikit merusak lingkungan.
Karena kalau industri dibuka langsung beton. Tapi kalau misalnya pariwisata, enggak bisa. Jadi pariwisata dia menjual lingkungan. Manakala masyarakat atau pengelola merusak itu akan otomatis istilahnya kalau di dunia pariwisata sama dengan bunuh diri. Kalau dia merusak lingkungan terus bergerak di dunia pariwisata terus lingkungannya rusak itu sama dengan bunuh diri, karena yang dijual lingkungan.
Apa rencana pemerintah pusat untuk Kabupaten Bogor mengatasi potensi banjir?
Kemen PUPR dengan pemerintah Jabar mencoba menanggulangi banjir dengan membuat Waduk Ci Beet sebagai tempat retensi air di kali Cileungsi dan Cikeas. Diharapkan kalau misalnya ini terlaksana paling tidak aliran ke bawah berkurang.
Sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan. Namun, terkendala kesulitan pembebasan lahan sehingga nanti ada pergeseran titik. Belum tahu pindah ke sebelah mana.
Satu lagi yang sedang didata tapi belum selesai itu adalah waduk yang nanti titiknya itu akan di sekitar Sentul. Nah itu belum kita lakukan pembicaraan, baru wacana. Dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sudah tapi kan harus lahan dan titiknya dimana kajiannya seperti apa. Itu belum. Baru misalnya ingin menyeluruh dua waduk di atas. Tambah satu waduk Cijurey.
Waduk Cijurey untuk keperluan masyarakat Kabupaten Bogor. Tapi itu juga bisa mengendalikan banjir ke bawah. Karena di tanjung sari sering terjadi kekeringan jadi waduk itu juga untuk kepentingan irigasi. Jadi intinya untuk menangani masalah dari hulu itu ada beberapa waduk. Selain itu ada juga rencana membangun dua waduk: Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi.
Bagaimana koordinasi antara Pemkab Bogor dengan sejumlah pemda di sekitar guna mengatasi permasalahan lingkungan ?
Kabupaten Bogor itu katanya perannya sebagai penyangga DKI. Kalo misalnya dari bahasa saja, kalau penyangga itu mesti yang menjadi penyangga itu lebih kuat dari pada yg disangga ya. Artinya Bogor harus lebih kuat dari DKI, tapi semuanya itu kita juga berbicara lagi pada kemampuan daerah. Mana mungkinlah kita sebagai penyangga, kemampuannya yang sangat jauh dari kemampuan DKI. APBD Bogor saja hanya 7,3 triliun , DKI itu hampir mungkin sekarang sekitar 80 triliun.
Jadi 10 kali lipat lebih besar gitu. Jadi kita agak bagaimana menyangga ini ya. Kita berharap ada semacam subsidi ya antara dua daerah.
Di hilir membenahi, kemudian kalau misalnya hulu ingin dibenahi, manakala misalnya kita di hulu banyak kepentingan yang lain ingin turut dijaga oleh di wilayah Hilir. Nah itu yang kita harapkan sama tahun-tahun yang dulu kita dapat bantuan untuk pembersihan.
Bantuan yang lain diharapkan ke depan itu akan lebih besar ya. Karena sekarang bantuan kita enggak memadai juga lah dari DKI ya. Tapi untuk yang ke depan, perintah Ibu Bupati sih ya sudah kita konsentrasikan dan juga mungkin nanti ada komunikasi dengan antara ibu bupati dengan gubernur DKI apalagi dengan kondisi banjir ini. Komunikasikan untuk penanganan menyeluruh dari hulu ke hilir.
Kami dengan Bekasi pun bikin Borderline Economic Summit dan itu inisiatifnya Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor berbatasan dengan 11 kabupaten dan kota. Jadi tidak cukup dengan DKI saja. Dengan 11 itu kita bersepakat ada persoalan nanti kita tangani bersama melalui MoU dan perencanaan bersama.
