Bappenas: Akses Masyarakat Terhadap Layanan Keuangan Masih Rendah

Bambang Brodjonegoro. (Foto: Antara/Audy Alwi)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nnasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerja sama dengan pemerintah Australia dan pemerintah Swiss untuk meluncurkan hasil survei inklusi keuangan perdana di Indonesia atau Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, mengatakan nantinya informasi atas persepsi, sikap, dan perilaku keuangan orang Indonesia yang diperoleh dari SOFIA menjadi krusial untuk mewujudkan inklusi keuangan nasional.

"Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perekonomian. Namun, Akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan masih relatif rendah," kata Bambang dalam peluncuran SOFIA di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).

Baca juga: Perusahaan Fintech dan Pergadaian Harus Permudah Akses Keuangan OJK: Inklusi Keuangan Sudah Sesuai Target Jokowi

Menurut Bambang, berdasarkan Survei World Bank pada 2014, baru 37 persen penduduk dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank. Sementara 27 persen yang memiliki simpanan formal dan 13 persen memiliki pinjaman formal. Menurut dia, angka ini masih jauh lebih rendah dari negara lain di Asia.

"Rendahnya akses keuangan diikuti dengan rendahnya literasi keungan. Survei OJK di 2016, hanya 28,9 persen penduduk dewasa memahami produk-produk perbankan. Tingkat pemahanan ini semakin rendah untuk produk jasa keuangan lainnya," ujarnya.

Bambang mengatakan, keuangan inklusif menjadi agenda penting dalam pembangunan. Sebab, keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi yang berperan mendorong pembangunan.

“Untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 75 persen pada 2019, pemerintah teIah menyiapkan Iima pilar pendukung yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi, dan saluran distribusi keuangan, Iayanan keuangan pada sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen,"imbuhnya.

Tak hanya itu, menurut Bambang inklusi euangan juga dapat menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antar individu dan daerah.

"Sistem keuangan inklusi diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat tingkatkan kemampuan ekonomi yang pada akhirnya buka jalan untuk keluar dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,"ujarnya.