Batal Dinolkan, Anggaran Jalur Sepeda Disepakati Rp 7,5 Miliar di APBD DKI 2023
·waktu baca 2 menit
PerbesarPolemik penghapusan anggaran jalur sepeda dari APBD DKI Jakarta tahun 2023 masih berlanjut. Keputusan ini batal. Komisi B DPRD DKI akhirnya menyepakati untuk mengalokasikan anggaran Rp 7,5 miliar untuk pengadaan jalur sepeda tahun depan.
“Dalam pembahasan terakhir pada hari Rabu kemarin, kami kembali lakukan pembahasan dengan Komisi B, itu sudah ditambahkan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar,” kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11).
Sebagian besar anggaran ini akan digunakan untuk mengoptimalkan jalur sepeda yang sudah dibangun. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Dalam anggaran sudah disiapkan misalnya bagaimana optimalisasi jalur sepeda, sehingga kita perlu kampanye atau sosialisasi secara masif. Itu sudah tertampung di anggaran,” jelas Syafrin.
Dengan fokus anggaran kepada optimalisasi dan pemeliharaan, pembangunan tahun ini tidak akan semasif tahun sebelumnya. Anggaran yang disepakati juga di bawah besaran yang diajukan Pemprov DKI yaitu sebesar Rp 38 miliar.
Namun Syafrin mengatakan, dengan anggaran yang disetujui, bukan berarti hanya fokus pada pemeliharaan dan menghilangkan pembangunan jalur baru sepenuhnya.
“Optimalisasi bukan berarti enggak bangun jalur baru ya. Contohnya begitu ada jalan lingkungan yang harus dikoneksikan jalur sepeda agar lebih optimal, maka itu bisa disiapkan,” kata Syafrin.
Sebelumnya, anggaran pengadaan jalur sepeda sempat diputuskan untuk dinolkan setelah mendapatkan saran dari anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari PDIP yaitu Manuara Siahaan dan Gilbert Simanjuntak.
Keputusan ini sempat menuai kontra dari berbagai pegiat sepeda, khususnya komunitas Bike2work. Hingga akhirnya Komisi B kembali mengalokasikan anggaran.
Namun keputusan ini belum final. Siang ini pimpinan DPRD DKI Jakarta bersama pimpinan komisi dan SKPD terkait akan melakukan rapat badan anggaran untuk mengevaluasi seluruh alokasi anggaran yang sudah disepakati dalam rapat komisi.
Nantinya hasil banggar akan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi RAPBD pada 28 November 2022. Setelah itu, RAPBD diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Begitu beres, DPRD DKI akan menggelar paripurna untuk mengesahkan RAPBD menjadi APBD.