Bawaslu Kaji Dugaan Black Campaign Film Dirty Vote: Ini Evaluasi Bagi Kami

Feri Amsari, Bivitri Susanti, dan Zainal Arifin Mochtar. Foto: Dirty Vote untuk Pers

Bawaslu RI merespons film dokumenter Dirty Vote yang ramai disorot publik jelang pencoblosan 14 Februari. TKN Prabowo-Gibran menuding film ini adalah black campaign.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti belum bisa memastikan apakah ini masuk kampanye hitam atau bukan.

"Masih dalam kajian kami karena filmnya juga baru rilis, kan. Kami akan lihat. Kami juga sudah ada komentar-komentar atau proses yang disampaikan ini saya belum mendapat informasi yang melaporkan," ucap Lolly di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (13/2).

"Tetapi karena ini cukup ramai, tentu kami harus melihat dalam kacamata yang mendalam," tutur dia.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat dijumpai di acara Haul ke-14 Gus Dur di Ciganjur, Jaksel, Sabtu (16/12/2023). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Meski begitu, Lolly menyebut film ini jadi kritik dan evaluasi bagi Bawaslu RI.

"Film itu menjadi kritik terhadap Bawaslu karena Bawaslu menjadi salah satu yang dipotret kinerjanya. Tentu ini menjadi refleksi dan evaluasi kami," ucap dia.

"Kami bahkan 'ada enggak yang belum nonton?' Kami menyarankan segera ditonton. Karena ini menjadi kritik dan antikritik terhadap penyelenggaraan Pemilu kita," ucap Lolly.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang telah dilakukan dalam konteks pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," tutup dia.

kumparan post embed

Dirty Vote Soroti Bawaslu

'Dirty Vote' adalah film yang memaparkan sejumlah dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 lewat pembacaan dan analisis tiga orang pakar hukum tata negara. Kajian mereka didasarkan pada kebijakan-kebijakan atau laku pejabat negara dan politisi jelang Pemilu 2014.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka (tengah) bersama istrinya Selvi Ananda (depan, kiri) dan sejumlah politisi dari partai politik pengusung Gibran berjalan kaki di area hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu. Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Bawaslu juga dibidik di film ini, dianggap tak netral dalam menangani kasus-kasus dugaan kampanye pemilu yang melibatkan paslon 02 Prabowo-Gibran. Misalnya, dalam kasus bagi-bagi susu Gibran di CFD Bundaran HI dan akun Kemhan RI yang memakai tagar Prabowo-Gibran. Bawaslu disebut inkompeten.

Film itu dipandu oleh 3 ahli hukum tata negara yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Sutradaranya adalah Dandhy Laksono, filmmaker yang telah lama berkecimpung di dunia jurnalistik.

"Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri dalam video teaser.