Bawaslu Tak Masalah KPU Tak Tunjuk IDI untuk Tes Kesehatan Capres-Cawapres

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (9/4/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

KPU menunjuk Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto sebagai rumah sakit untuk tes kesehatan. Tes kesehatan itu tidak melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang pada Pemilu sebelumnya dilibatkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan itu adalah pertimbangan dari KPU. Namun, menurutnya tidak ditunjuknya IDI itu tidak masalah asal sesuai aturan.

“Ada keharusan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau sesuai aturan jika tidak ada keharusan ya enggak masalah,” kata Bagja di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Sabtu (21/10).

Bagja dan anggota Bawaslu lainnya turut hadir dalam pemeriksaan kesehatan pasangan Anies-Muhaimin yang dimulai sejak pagi tadi.

Bagja mengatakan Bawaslu harus melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan untuk memastikan proses demokrasi tidak terciderai dengan pelanggaran.

Ia mengatakan, setiap penyelenggaraan berpotensi ada pelanggaran meski ia berharap kali ini tak terjadi.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari berfoto bersama tim kesehatan RSPAD Gatot Subroto jelang pemeriksaan tes kesehatan bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Sabtu (21/10/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

“Jadi setiap tahapan pasti ada (potensi pelanggaran), mudah-mudahan enggak terjadi.Kalau pun ada semoga tidak terjadi,” tuturnya.

“Kalau pemeriksaan kan hasil dan prosesnya kami yang melakukan pengawasan. KPU pasti memastikan seluruh tahapan pemeriksaan itu ada. Tidak kemudian dilewati, nah itu potensinya dilewati atau tidak? Semoga tidak,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PB IDI, Moh. Adib Khomaidi menyatakan, penilaian dan pemeriksaan tes kesehatan paslon Pilpres 2024 merupakan hal penting dan berbeda dibanding pemeriksaan biasa, mulai dari proses hingga pengumuman hasilnya.

Bahkan PB IDI telah mempunyai buku panduan pemeriksaan paslon capres dan cawapres, yang sampai saat ini masih terus disempurnakan. Hak Cipta buku panduan tersebut telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HAKI.

“Setelah reformasi, PB IDI selalu terlibat pemeriksaan kesehatan capres dan cawapres,” ujar Adib dalam webinar bertajuk Peran Organisasi Profesi Kesehatan Dalam Mengawal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang Demokratis, Transparan, dan Akutabel, Minggu (15/10).

Namun, untuk Pemilu 2024 ini, hingga 15 Oktober 2023 lalu, PB IDI belum mendapat mendapatkan undangan ikut terlibat dari KPU.