Beda Sikap BEM SI dan BEM Nusantara soal Demo Mahasiswa 11 April 2022

Sejumlah personel kepolisian berjaga di depan kawat berduri saat unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bogor Raya di depan Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/4/2022). Foto: Arif Firmansyah/ANTARA FOTO

Sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa akan menggelar aksi demonstrasi dalam skala nasional di Jakarta pada Senin (11/4/2022) mendatang. Aksi ini sebagai respons terhadap sejumlah isu nasional.

Mulai dari kenaikan harga sembako, BBM, hingga munculnya isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dan penundaan pemilu.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun menjadi salah satu garda terdepan dalam aksi ini. Sejak wacana jabatan presiden 3 periode bergulir, mereka secara tegas menolaknya.

“Aliansi BEM Seluruh Indonesia menyatakan sikap dengan tegas, bahwa kami menolak adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dikarenakan inkonstitusional, mengabaikan dan tidak mematuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Kaharuddin, Kamis (17/3).

Para pengunjuk rasa dari BEM SI bergandeng tangan saat gelar aksi unjuk rasa di depan kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

BEM SI pun mendesak pemerintah sebaiknya fokus menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami masyarakat saat ini, seperi kenaikan harga sembako dan BBM, daripada mengurusi perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.

Sementara itu, Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal, menegaskan wacana tersebut jelas mengkhianati sejarah Reformasi 1998 dan jika dipaksakan bisa menimbulkan kekacauan di masyarakat.

“Penundaan pemilu ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi. Jika penundaan pemilu ini disetujui maka hanya akan berujung kekacauan,” tegasnya.

Aliansi BEM Seluruh Indonesia gelar aksi unjuk rasa di depan kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Senin (28/3/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Lebih lanjut, ia juga meminta para elite politik menghargai peristiwa reformasi dengan menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Rasanya aktor politikus harus membuka kembali buku sejarah bagaimana pejuang reformasi kita memperjuangkan reformasi dengan keringat, darah dan air mata,” tandas dia.

Aksi pada Senin mendatang merupakan tindak lanjut dari tuntutan BEM SI yang sudah pernah disampaikan kepada pemerintah pada 28 Maret 2022 lalu. Setidaknya ada 6 tuntutan yang disampaikan, yakni:

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Nama BEM SI memang kerap disorot karena secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro pada rakyat. Misalnya saat ramai Revisi UU KPK pada 2019 dan UU Cipta Kerja pada 2020, BEM SI turut turun ke jalan bersama elemen masyarakat.

BEM SI selama ini dikenal sebagai aliansi BEM yang datang dari seluruh universitas di Indonesia. BEM SI dideklarasikan pada 24 Desember 2007 di Bogor. Anggotanya terdiri dari 30 BEM kampus, mulai dari UI, IT Telkom, UNJ, UNS, UNAIR, UNY, dan banyak lagi.

Kini, jumlah anggota BEM SI mencapai ratusan dan dibagi setiap kampus untuk menjadi koordinator teritorial bagian BEM SI, dari Jabodetabek hingga Papua.

BEM Nusantara Pilih Audiensi

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi di depan Mapolda Sumatera Selatan dalam rangka hari HAM sedunia. Foto: BEM Nusantara

Ternyata selain BEM SI, aliansi BEM secara nasional juga ada BEM Nusantara. Belakangan nama BEM Nusantara disorot karena sikapnya yang dianggap berbeda dalam rencana demo mahasiswa pada 11 April 2022.

Pihak BEM Nusantara pada Jumat (8/4) kemarin, baru saja bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto.

BEM Nusantara menegaskan pertemuan ini untuk membahas hasil kajian isu terkini, dari kenaikan harga minyak goreng, BBM, hingga masalah jabatan presiden 3 periode maupun penundaan pemilu.

Koordinator BEM Nusantara Pulau Jawa, Ahmad Marzuki Tukan, memastikan isu-isu tersebut dibahas pihaknya bersama Wiranto dengan bentuk audiensi dan diskusi terbuka.

"Dalam pertemuan tersebut kami perwakilan BEM Nusantara menyampaikan hasil kajian isu yang kami kawal. Mulai dari persoalan kelangkaan minyak goreng, kenaikan ppn, kenaikan BBM, wacana jabatan presiden 3 periode dan isu lainnya yang sedang berkembang di publik akhir-akhir ini. Kami diskusi terbuka dan kami sampaikan keluhan-keluhan itu," ungkap Marzuki dikutip dari keterangan resmi BEM Nusantara, Sabtu (9/4).

Keterangan pers Wiranto usai menerima BEM Nusantara di Kantornya. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Sementara terkait demo pada Senin mendatang, Marzuki memastikan pihak BEM Nusantara belum memutuskan untuk turun aksi, karena banyak pertimbangan yang mesti diambil mengingat hegemoni yang sedemikian besar.

"Tapi pada prinsipnya kami tetap membersamai gerakan tersebut dengan proporsional, melalui audiensi maupun aksi di lapangan nantinya," jelas Marzuki.

Meski demikian, Marzuki menegaskan BEM Nusantara akan tegas mengawal isu-isu yang membebani masyarakat dan mengawasi setiap kementerian/lembaga yang bertanggung jawab. Ia membantah pertemuan pihak BEM Nusantara dengan Wiranto adalah upaya menekan gerakan mahasiswa.

"Kami akan cecar kementerian lembaga terkait yang bertanggung jawab mengurusi soal isu kebutuhan pokok, kenaikan BBM, kenaikan PPN dan sebagainya. Kami tetap konsisten dalam garis perjuangan rakyat. Jadi jangan libatkan pertemuan kemarin sebagai upaya pelemahan gerakan mahasiswa," tegas Marzuki.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggelar aksi di depan Mapolda Sumatera Selatan dalam rangka hari HAM sedunia. Foto: BEM Nusantara

BEM Nusantara juga mengajak seluruh elemen bahu-membahu menuntaskan problematika saat ini. "Semua pihak harus terbuka, dan pemerintah yang telah di berikan mandat harus segera mengambil solusi atas kondisi yang kita hadapi hari ini," tutupnya.

Berdasarkan informasi pada akun Facebook Alinasi BEM Nusantara, organisasi ini adalah aliansi/jaringan Badan Eksekutif Mahasiswa yang digagas beberapa kampus dari aliansi per-regional, seperti:

Aliansi-aliansi ini merupakan kumpulan dari BEM formal yang ada di kampus yang lahir dari arus reformasi dan demokrasi dalam bingkai kritis mahasiswa terhadap ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

Pada April 2005, aliansi-aliansi ini berkumpul dan berhimpun di Yogyakarta, kemudian bersepakat membentuk LIMA-NUSA (Lingkar Mahasiswa Nusantara) yang merupakan cikal bakal lahirnya BEM Nusantara.

Usai pertemuan di Yogyakarta, BEM-BEM dari wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia Timur bergabung dan melebur dalam suatu aliansi yang bernama BEM Nusantara.

Demo Mahasiswa Diimbau Tak Anarkis

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD dalam acara penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta (9/3). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Terkait rencana demo mahasiswa, Menkopolhukam Mahfud MD meminta agar dilaksanakan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melawan hukum.

Ia memastikan pemerintah menghargai segala bentuk aksi menyampaikan pendapat di muka umum karena hal ini bagian dari demokrasi.

"Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum. Untuk itu, pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud dalam keterangannya usai memimpin rapat koordinasi terbatas mengenai perkembangan situasi politik dan keamanan di dalam negeri, Sabtu (9/4).

"Yang penting, aspirasinya bisa didengar oleh pemerintah dan masyarakat," tambah dia.

Sementara itu, pihak kepolisian dan TNI akan menyiagakan sebanyak 4.555 personel gabungan dalam mengamankan jalannya demo mahasiswa 11 April nanti. Kepolisian pun mengingatkan agar demo tak menimbulkan keonaran.

"Kalau sudah menimbulkan keonaran dan tindakan anarkis maka akan kita bubarkan," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran saat rapat persiapan pengamanan bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Untung Budiharto di Gedung Promoter Mapolda Metro Jaya, Kamis (7/4).