Belanja Alutsista Sampai 2024, Andi Widjajanto: Sudah Direncanakan Sejak 2005

Defile Alutsista TNI saat HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Sabtu (5/10/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pengamat Pertahanan, Andi Widjajanto, mengatakan pengadaan alat-alat utama persenjataan (Alutsista) memang perlu dilakukan oleh pemerintah di 2024. Alasannya, tahun 2024 merupakan ujung dari rencana strategis Kekuatan Pertahanan Minimum (KPM) III yang disusun pada 2005 silam.

“Konsep rencana strategis ini dibagi tiga dan berakhir tahun 2024. Ada KPM I, II, dan III. KPM III harus diselesaikan oleh Pak Prabowo,” kata Andi di akun YouTube Akbar Faisal Uncensored.

Menurut Andi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki tiga pekerjaan rumah besar. Pertama, menyelesaikan KPM III yang dulu disusun di masa pemerintahan SBY, kedua, semua asumsi ekonomi makro untuk menyelesaikan KPM III itu tumbang lantara pertumbuhan ekonomi 7% tidak tercapai dan diperparah dengan resesi karena pandemi COVID-19.

Idealnya, kata Andi, pada KPM II antara tahun 2014-2019, alokasi anggaran pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sudah ke arah 1.5% dari PDB. Akan tetapi hingga saat ini masih mandek di angka 0.7-0.8% dari PDB.

“Jadi ada persoalan itu untuk Pak Prabowo,” sambung mantan Sekretaris Kabinet di Kabinet Jokowi periode pertama ini.

Pekerjaan rumah ketiga, lanjut Andi, Prabowo juga harus menawarkan rencana strategis barunya ke 2044, sehingga nyambung perencanaan 2024 ke perencanaan 2044. Dan untuk melakukan itu, menurut Andi, ada sudah ada prosedur pembuatan kebijakan yang lazim yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Apa saja? Pertama adalah pendekatan politik pertahanan. Kata Andi, pendekatan ini sudah selesai dilakukan. Kedua adalah skenario ancaman.

“Ini tugasnya intel pertahanan dan TNI, kuncinya di dokumen analisa lingkungan strategis yang dilaksanakan oleh Dirjen Strahan (Strategi Pertahanan). Ini juga sudah ada. Yang kita bicarakan sekarang adalah yang paling ujung, yaitu pengembangan kapabilitas dan anggarannya. Untuk pengembangan kapabilitasnya juga sudah ada. Namanya postur pertahanan. Kita sudah punya rancangan postur yang ideal sampai 2029 itu sudah ada dokumennya,” bebernya.

Dari tiga pendekatan inilah, kata dia, kemudian dikalkulasi anggarannya. Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang kini menjadi polemik itu, menurut Andi, adalah proses paling ujung setelah tiga pendekatan itu selesai. “Dan ini saya kira rumit untuk Prabowo, jadi sekarang masih dalam proses,” ujarnya.

Andi berpendapat anggaran Rp 1.760 triliun atau Rp 1,7 kuadriliun untuk pengadaan alutsista, seperti tertera dalam Rancangan Perpres Alpalhankam bukanlah angka yang besar.

“Ributnya angka Rp 1,7 kuadriliun apakah ini terlalu besar ya relatif gimana cara kita itungnya, tapi proses kebijakan pertahanan untuk menghasilkan 1.7 kuadriliun itu Kemhan sudah menjalankan prosedur yang memang harus dilakukan,” tutupnya.