Berbagai Respons Atas Pernyataan Bahlil soal Pengusaha Minta Pilpres Diundur

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadila soal pengusaha usul Pilpres diundur menuai sorotan. Pernyataan itu memunculkan wacana di masyarakat soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.

Banyak yang menganggap pernyataan ini dapat menggangu stabilitas politik, juga tak menghargai Jokowi yang jelas menolak perpanjangan masa presiden, termasuk menjadi presiden selama 3 periode.

Berikut pernyataan Bahlil yang dilontarkan dalam rilis temuan survei Indikator Politik Indonesia, yang menuai sorotan:

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka."

Pernyataan itu berbuah raspons dari sejumlah pihak. Ada yang mengkritik Bahlil, tetapi juga ada yang bebela. Berikut beberapa di antaranya:

Menko Polhukam Mahfud MD saat Tinjau Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Mahfud MD

Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tetap memegang teguh keputusan awal untuk tetap menggelar Pemilu 2024 sesuai jadwal. Mahfud mengatakan, keputusan itu mutlak karena pemerintah telah mengusulkan agar Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei 2024.

"Pemerintah tetap tegak lurus dengan agenda konstitusional bahwa tahun 2024 ada jadwal pemilu," kata Mahfud merespons pernyataan Bahlil.

Di lain sisi, Mahfud menganggap pernyataan Bahlil adalah sesuatu yang wajar. Ia menilai, pernyataan Bahlil semata untuk mewakili aspirasi dari sejumlah kelompok tertentu, bukan bagian dari keputusan yang dibuat pemerintah.

"Saya kira Pak Bahlil hanya menyampaikan pandangan di lingkungan pengusaha. Sebagai informasi bahwa ada pandangan seperti itu Pak Bahlil tidak salah. Sebab yang disampaikannya adalah aspirasi kelompok tertentu, bukan keputusan politik pemerintah," jelasnya.

Mahfud meminta agar pernyataan tersebut tak perlu dibesar-besarkan. Mengingat pemerintah telah menentukan sikap politiknya kepada DPR, sebelum nantinya DPR memutuskan jalan tengah dari masukan yang disampaikan pemerintah dan KPU terkait kapan jadwal pasti Pemilu 2024 digelar.

Ketua DPW NasDem Jabar Saan Mustafa. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Saan Mustafa: Bahlil Jangan Buat Gaduh

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan tidak wacana soal pengunduran Pilpres di Komisi II DPR. Ia memastikan Pemilu Serentak tetap dilaksanakan 2024 mendatang.

“Di Komisi II, tidak ada wacana terkait dengan itu (pengunduran Pilpres). Komisi II, sampai hari ini, firm bahwa Pemilu itu 2024,” ucapnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1).

Menurutnya, pengunduran jadwal Pilpres dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak sesuai dengan UUD 1945. Terlebih, pemerintah saat ini masih berfokus pada penanganan pandemi Corona.

“Ya pasti itu (pengunduran Pilpres) kan bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita mengatakan bahwa yang namanya Pemilihan Umum dilaksanakan lima tahun sekali,” ujar Saan.

“Jadi, kalau misal diundur, banyak sekali konsekuensi dan tentu itu akan mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga recovery pasca pandemi,” lanjutnya.

Alih-alih membuat gaduh dengan pernyataannya, Bahlil diminta Saan berfokus pada tugasnya sebagai Menteri Investasi.

“Maka, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Bahlil, lebih baik Pak Bahlil konsentrasi bagaimana investasi di Indonesia ini tumbuh sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan itu juga sedikit akan membantu terkait dengan pemulihan ekonomi,” ujar dia.

Ketum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto memberikan sambutan pembuka pada acara diskusi publik 'Refleksi 2021 Proyeksi 2022' di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (1/11). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Airlangga Hartarto: Pemilu Siklusnya 5 Tahunan

Ketum Golkar Airlangga Hartarto menilai pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan siklus yang ada yakni diadakan 5 tahun sekali. "Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan," kata Airlangga di DPP Golkar Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa (11/1).

Airlangga pun tak ingin menanggapi lebih jauh soal pernyataan Bahlil. Dia menegaskan pelaksanaan pemilu 2024 harus sesuai dengan UU yang berlaku.

"Saya tidak menanggapi karena siklus berdasarkan UU 5 tahunan. Ya kita lihat UU ya," ujar Menko Perekonomian itu.

Lebih lanjut, ia sempat berkelakar soal Pemilu 2024 saat membuka kegiatan refleksi 2021 dan proyeksi 2022. Dia menyebut pemilu harus diadakan 2024 karena dinilai angka hoki.

"(Pemilu) di 2024. Kita butuh yang angka 2 tambah 2 tambah 4, yaitu 8. Karena dari segi hoki, infinity hokinya," ungkap dia.

Anggota DPR RI Dapil Jakarta Habiburokhman. Foto: Dok. Habiburokhman

Gerindra: Tak Ada Istilah Pilpres Diundur

Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan tak ada salahnya para pengusaha menyatakan pendapat. Namun ia menegaskan perpanjangan masa jabatan presiden jelas menyalahi konstitusi.

"Aspirasi silakan, ini negara demokrasi. Tapi saya enggak ngerti kemungkinannya dari mana. Konstitusi sudah atur, enggak ada istilah diundur," kata Habiburokhman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/1).

"Pemilu lima tahun sekali dan kita kan taat konstitusi. Ya kan itu ketentuan jelas, kalau diundur jalan konstitusi seperti apa?" imbuhnya.

Pemilu 2024 dapat ditunda apabila dilakukan amandemen UUD 1945. Selama tak ada wacana amandemen, maka penundaan Pemilu 2024 sudah pasti menyalahi konstitusi.

"Kan kita berhak nyatakan pendapat, teman-teman pengusaha berhak berpendapat seperti itu. Tapi kami, apa pun yang dilakukan [harus] sesuai konstitusi," tandasnya.

Viva Yoga. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

PAN Bela Bahlil

Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, membela Bahlil Lahadalia, terkait pengunduran jadwal Pemilu 2024. Viva menegaskan Bahlil hanya bermaksud menyampaikan aspirasi yang didapatkan dari para pengusaha.

“Mas Bahlil dalam pernyataannya tidak salah karena menjelaskan aspirasi dunia usaha yang menghendaki pemilu dimundurkan,” kata Viva dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/1).

Viva mengatakan, Bahlil menyampaikan pertanyaannya karena sedang memaparkan materi dalam acara rilis survei Indikator Politik Indonesia. Ia pun memaklumi kritik dan perdebatan yang muncul terkait aspirasi tersebut.

“Saya sudah konfirmasi ke Mas Bahlil atas pernyataan tersebut. Hal itu dinyatakan saat diundang oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia ketika mempresentasikan hasil surveinya,” ujar Viva.

“Sebagai hasil survei, tentu saja apa pun data survei akan menjadi perdebatan di publik. Dalam era demokrasi saat ini, perdebatan, analisa, kritik, pro kontra adalah taken for granted, sesuatu yang diterima sebagai konsekuensi logis,” lanjutnya.

Ia mendorong masyarakat menghormati setiap perbedaan pendapat yang terjadi. Termasuk mendukung para menteri untuk bekerja lebih baik lagi dalam pemulihan pandemi COVID-19.

Viva juga memberikan klarifikasi terkait pendapat jubir muda PAN, Dimas Akbar Prakoso, yang mengkritik pernyataan Bahlil. Ia menegaskan bahwa pendapat tersebut tidak mewakili sikap PAN.

“Sebagai catatan, apa yang disampaikan oleh Dimas Akbar Prakoso, jubir muda PAN, adalah pendapat pribadi. DPP PAN telah menegur Dimas agar berhati-hati dalam menyatakan pendapatnya, meskipun itu pendapat pribadi,” tutup Viva.