BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima Manfaat MBG, Prioritas ke Wilayah 3T

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.653 sekolah dari daftar penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan penerima manfaat agar pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Sudaryono mengatakan jumlah penerima manfaat MBG yang telah dicapai saat ini masih bersifat sementara. BGN masih melakukan evaluasi dan pembenahan terhadap kelompok penerima manfaat program.

“Perlu kami sampaikan bahwa capaian penerima manfaat sampai saat ini masih merupakan capaian sementara, karena BGN sedang melakukan pembenahan dari sisi penerima manfaat,” ujar Sudaryono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

“Dan sudah kami umumkan sebanyak 1.653 sekolah ditetapkan tidak lagi menerima MBG dan layanan akan semakin diarahkan ke kelompok yang membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi yang tinggi karena status stunting yang tinggi dan tinggi sekali,” lanjutnya.

Selain mengevaluasi penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Pada saat yang sama kami juga mengevaluasi SPPG, kami tidak ingin mengejar jumlah penerima manfaat dengan mengorbankan kualitas dan keamanan. Oleh karena itu, standar higiene dan sanitasi, SLHS kami tegakkan secara konsisten dan strict,” tutur Sudaryono.

Jika SPPG tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan, BGN akan memberikan sanksi lebih lanjut berupa penghentian secara total atau penutupan permanen.

“SPPG yang belum memenuhi ketentuan dilakukan suspend sampai dengan syarat dipenuhi dan perbaikan dilakukan. Manajala tidak dilakukan, maka kami suspend total, kami tutup secara permanen,” sambungnya.

Sejumlah pekerja membersihkan peralatan operasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (8/9/2026). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sudaryono mengatakan adanya selisih antara target dan jumlah penerima manfaat MBG saat ini tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa program tersebut berhenti. Menurut dia, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi dan pembenahan program.

“Jadi selisih terhadap target penerima manfaat bukan berarti program berhenti, ini merupakan bagian dari proses pembenahan agar MBG berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sudaryono mengatakan perluasan program akan dimulai dari wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. BGN juga akan memprioritaskan wilayah yang lebih membutuhkan.

“Setelah kesiapan layanan dipenuhi, akan terus kami lakukan secara bertahap dimulai dari 3T, dimulai dari wilayah-wilayah yang status stuntingnya tinggi dan tinggi sekali dimulai dari luar Pulau Jawa dan kemudian kami ke wilayah-wilayah lain yang memang membutuhkan termasuk di dalam Pulau Jawa. Kita mulai tahapannya dari mulai yang paling membutuhkan terlebih dahulu,” katanya.