BGN Gandeng Kader Posyandu Ikut Awasi Dapur MBG
PerbesarBadan Gizi Nasional (BGN) menggandeng kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk proses memasak hingga distribusi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, keterlibatan kader Posyandu diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan makanan bergizi gratis menjangkau penerima manfaat secara tepat sasaran.
“Kami juga membuka ruang bagi kader Posyandu untuk berkolaborasi dengan dapur-dapur SPPG. Mereka bisa melihat, memeriksa, dan memastikan apakah proses memasaknya sudah benar, SOP-nya dijalankan, serta bagaimana distribusinya. Kami ingin kader Posyandu menjadi mata dan telinga BGN di lapangan,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Kamis (22/10).
Ia menjelaskan, kerja sama tersebut tidak hanya mencakup pengawasan dapur MBG, tetapi juga edukasi gizi dan pendataan penerima manfaat. Menurutnya, kader Posyandu memiliki posisi strategis karena tersebar hingga tingkat desa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Dengan adanya nota kesepahaman ini, kerja sama kita bukan hanya dalam distribusi MBG, tetapi juga mencakup edukasi gizi, pendataan, dan memastikan penerima manfaatnya tepat sasaran,” ujarnya.
Sudaryono menyebut, sasaran program MBG tidak hanya peserta didik, tetapi juga kelompok nonpeserta didik, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).
Ia menyampaikan, jumlah sasaran kelompok 3B mencapai sekitar 21 juta orang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 juta orang telah menerima MBG. Karena itu, cakupan penerima manfaat kelompok tersebut masih perlu diperluas.
“MBG ini adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN. Karena itu, uang rakyat harus dikonversi menjadi makanan bergizi gratis yang benar-benar tepat sasaran dan memberikan intervensi gizi kepada penerima manfaat. Di sinilah pentingnya data yang benar, termasuk dengan bantuan kader Posyandu dan PKK,” tegasnya.
Sudaryono mengatakan BGN terus memperluas cakupan penerima manfaat seiring dengan aktivasi SPPG, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia berharap, keterlibatan kader Posyandu dapat membantu BGN memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program di lapangan. Dengan demikian, potensi persoalan dalam penyediaan maupun distribusi makanan dapat diketahui untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.
Melalui kolaborasi dengan Tim Pembina Posyandu Pusat, BGN menargetkan penguatan pelaksanaan MBG mulai dari pendataan penerima manfaat, edukasi gizi keluarga, hingga pengawasan proses penyediaan dan distribusi makanan.