BGN Targetkan Loka MBG Diterapkan di 26.700 Dapur pada Januari 2027

Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sistem Loka Makan Bergizi Gratis (MBG) diterapkan di seluruh 26.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Januari 2027. Sistem tersebut disiapkan untuk mengawasi dan mengendalikan belanja bahan baku program MBG yang mencapai sekitar Rp 145 triliun per tahun.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, Loka MBG saat ini telah memasuki tahap uji coba di 40 SPPG. Sistem tersebut dikembangkan dengan mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam pengelolaan belanja dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Intinya kita belajar atau kita melihat benchmarking cara yang sudah terbukti aja. Ya daripada ibaratnya kita ngarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan dengan baik," kata Sudaryono di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta, Jumat (30/10).
BGN menargetkan tahapan peluncuran Loka MBG dimulai dengan soft launching pada November 2026, dilanjutkan grand launching pada Desember 2026. Setelah itu, sistem tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh dapur SPPG pada Januari 2027.
Penerapan Loka MBG secara bertahap dilakukan melalui uji coba untuk melihat kesiapan sistem sebelum diberlakukan secara menyeluruh. Meski demikian, BGN berharap implementasinya dapat dipercepat apabila seluruh persiapan memungkinkan.
"Kalau bisa sih kita pengennya lebih cepat ya. Cuman memang paling tidak kita bikin rencana seperti itu, tapi kita bukan mau molorin, tapi kalau bisa dimajukan lebih cepat," jelas Sudaryono.
Sudaryono menjelaskan, penerapan sistem tersebut juga diperlukan untuk mengawasi besarnya belanja bahan baku program MBG. Dari total Rp 15.000 anggaran per porsi, sebanyak Rp 10.000 dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan.
"BGN ini memiliki anggaran sangat besar. Dan belanja-belanja bahan baku Pak Menteri, itu adalah Rp 10.000 dari total Rp 15.000 per satu porsi. Jadi Rp 10.000-nya dibelikan bahan baku," ujarnya.
Dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 58 juta orang setiap hari, BGN mengeluarkan anggaran sekitar Rp 580 miliar per hari khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG.
"Jadi setiap hari kami ini membeli bahan pokok, bahan pangan, bahan makanan untuk MBG itu totalnya Rp 580 miliar untuk bahan baku," ungkapnya.
Dia berharap Loka MBG dapat membuat proses pengadaan bahan baku lebih terkontrol, mulai dari pembelian hingga pengawasan terhadap pemasok. Dengan demikian, BGN dapat memastikan bahan pangan yang dibeli sesuai standar dan diketahui asal-usulnya.
Sudaryono mencontohkan, sistem tersebut diperlukan untuk mencegah pembelian bahan pangan yang kualitasnya tidak memenuhi standar, seperti ayam yang sudah tidak segar karena dibeli dengan pertimbangan harga lebih murah.
"Kami fokus di 7 komoditas. Jadi beras, karena tidak boleh pakai beras kita yang ada unsur subsidinya, tidak boleh memakai Minyak Kita yang ada unsur subsidinya, kemudian daging ayam, daging sapi dan daging kerbau, telur, susu, dan ikan," jelasnya.
Dia menambahkan, pengadaan bahan baku melalui Loka MBG diharapkan dapat menjaga keseimbangan pasokan dan harga komoditas pangan. Menurutnya, besarnya kebutuhan bahan baku MBG dapat memengaruhi stok dan harga pangan yang juga dibutuhkan masyarakat.
"BGN dengan size Rp 145 triliun 1 tahun ini bisa mendistorsi stok dan mendistorsi harga dan juga bisa mempengaruhi besar kecil naik turunnya inflasi kita," tutur Sudaryono.
Sudaryono mencontohkan, pembelian telur melalui Loka MBG nantinya diharapkan dapat dilakukan langsung dari peternak dengan mengacu pada harga acuan pemerintah. Langkah tersebut dinilai dapat membantu peternak ketika harga telur di pasaran sedang rendah.
"Maka kami harapkan, ini salah satu contoh saja, kami harapkan dengan adanya Loka MBG ini nanti beli telurnya tuh langsung dari peternak dengan harga acuan pemerintah. Kalau harga acuan-harga ecerannya tuh sama, tidak merugikan petani, peternak kita, dia beli di harga acuan pemerintah sehingga mengangkat si peternaknya," kata Sudaryono.
