Billboard Puan hingga Airlangga Dinilai Gagal Dongkrak Elektabilitas

Baliho Puan Maharani di salah satu ruas jalan di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Foto: Adi Pallawalino/SulbarKini

Pemasangan billboard dan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang bernuansa Pilpres 2024 masih menuai kritikan.

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan, pemasangan baliho Puan hingga Airlangga sejauh ini tidak berdampak terhadap elektabilitas keduanya. Dalam survei Charta Politika terbaru, elektabilitas Puan dan Airlangga bahkan masih 1 persen.

"Kita coba menjawab secara uji empirik dari dua nama yang paling banyak dibahas di dunia monitoring, dari Mbak Puan dan Mas Airlangga. Jumlah baliho dan billboard yang masif ternyata terbukti tidak berbalas linear dengan elektabilitas," kata Yunarto, Kamis (12/8).

Menurut Yunarto, pemasangan billboard dan baliho Puan hingga Airlangga menjadi bumerang di tengah pandemi. Sebab, masyarakat sudah mengetahui pemasangan billboard itu memerlukan anggaran yang besar.

"Ketika saya lihat secara kualitatif terkait apa yang dilakukan oleh Mas Airlangga, pilihan menggunakan baliho yang orang tahu itu menggunakan dana yang sangat besar itu akan menjadi efek bumerang dalam situasi krisis sulit seperti sekarang," jelas Yunarto.

"Karena ketika bicara kondisi sulit, tapi ada elite yang bisa menggunakan uang miliar atau puluhan miliaran untuk dirinya narsis itu akan menjadi efek bumerang," lanjut dia.

Ia mengaku heran mengapa anggaran yang ada di tiap parpol tidak dimaksimalkan untuk membantu penanganan corona dan masyarakat yang terdampak pandemi. Contohnya, seperti memberikan alat testing hingga memberikan bansos.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Foto: Rafyq panjaitan/kumparan

"Kenapa tidak digunakan kas partai untuk membantu masyarakat. Mau itu testing, tracing, insentif, bansos kah misalnya itu yang menurut saya menjadi perbincangan utama ketika momen yang bisa dikatakan sulit. Malah dijawab dengan narsis dengan jumlah uang besar yang tidak berimplikasi apa pun menjawab situasi sulit yang ada sekarang," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berpandangan pemasangan billboard hingga baliho tokoh politik hanya akan efektif apabila dalam kondisi normal, bukan di saat pandemi COVID-19.

"Jadi saya pribadi melihat ini sebuah kesalahan klasik, ini bisa dilakukan dalam situasi normal bukan dalam situasi anomali seperti kondisi musibah yang dihadapi sekarang," tandas Yunarto.