Bima Arya Soroti Ratusan ASN Tak Netral di Pilkada 2024: Fenomena Gunung Es

Ilustrasi PNS. Foto: pakww/Shutterstock

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyoroti soal 307 Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan sanksi akibat tak netral dalam gelaran Pilkada 2024.

Menurutnya, dalam Pilkada Serentak 2024, isu tidak netralnya ASN masih menjadi yang terbanyak.

“Dalam dimensi pelanggaran kita melihat memang isu Netralitas itu lumayan kencang, ada data sekitar 300 ASN yang terbukti melanggar netralitas dan telah dijatuhi sanksi administratif,” kata Bima di acara ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) DKPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/1).

Meski begitu, Bima menilai ratusan ASN yang diberikan sanksi itu baru dipermukaan saja. Menurutnya, masih ada banyak ASN yang tidak netral.

Wamendagri Bima Arya. Foto: Youtube/ DKPP RI

Namun, ia menyebut setidaknya dari angka tersebut evaluasi kepada ASN terus dilakukan.

“Bagaimanapun angka ratusan ini mungkin saja ini fenomena gunung es yang terlihat yang ditindak dan diberikan sanksi, tentu sangat mungkin angkanya lebih besar lagi, tetapi paling tidak sistem telah bekerja dan kita telah memberikan contoh bagaimana menegakkan prinsip-prinsip netralitas ASN,” ungkapnya.

Eks Wali Kota Bogor itu juga mengatakan, persepsi publik kepada pemerintah cukup puas. Ia menyinggung hasil survei Litbang Kompas terhadap angka kepuasan pemerintahan 100 hari kerja pertama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kinerja di bidang politik dan keamanan lebih tinggi dibanding bidang yang lain bidang Hukum, Ekonomi, dan Kesejahteraan Sosial, 85 persen,” tuturnya.

“Angka 80 persen ini adalah angka kerja keras dari tidak saja KPU, Bawaslu, DKPP dan teman-teman TNI/Polri yang berjibaku di lapangan sehingga publik mengapresiasi pelaksanaan Pemilu tadi yang dirangkaikan dengan kinerja pemerintahan di bidang politik dan keamanan,” imbuhnya.