BMKG: Kami Akan Bangun Sistem Deteksi Dekat Anak Krakatau

Erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Desember 2018. (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tak mau melakukan kesalahan untuk kedua kali. Setelah sempat kecolongan dengan mengira gelombang tinggi yang menghantam Selat Sunda sebagai pasang purnama semata, BMKG kini lebih waspada.

Tsunami senyap yang menyampu area barat Banten dan timur Lampung pada Sabtu malam (22/12) diduga akibat longsoran yang terjadi di barat daya Gunung Anak Krakatau yang didahului letusan.

Skenario tsunami yang berasal dari aktivitas vulkanik, longsoran, atau meteorologi itulah yang luput dari pengawasan BMKG. Sebab, selama ini 90 persen lebih tsunami terjadi karena gerak tektonik berupa gempa.

Hal itu menyebabkan sistem peringatan dini tsunami yang ada di Indonesia hanya berdasar data kegempaan.

Luputnya pengawasan terhadap penyebab tsunami lain itu diakui Kepala Bidang Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono.

Berikut petikan perbincangan kumparan dengan Daryono di kantor BMKG, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (27/12).

Daryono, Kabid Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG (Foto: Utomo P/kumparan)

BMKG sempat mengatakan bahwa yang terjadi bukan tsunami, melainkan gelombang pasang. Apa yang sebenarnya terjadi?

Di kalangan orang meteorologi maritim, saat itu periode bulan purnama sehingga terjadi pasang purnama. Saat terjadi pasang purnama, biasanya memang ada fenomena banjir rob, lalu air naik ke darat. Itu biasa terjadi di pantai selatan atau pantai utara.

Saat itu, ada warga melapor (gelombang tinggi). Dan secara refleks saya mengatakan itu satu hal yang lazim, karena memang sedang masa pasang purnama. Sebagai petugas meteorologi, kami tahu betul bahwa saat itu sedang pasang purnama. Jadi, dalam konteks tugas, (jawaban) itu tidak salah.

Dalam perkembangannya, ada juga yang telepon ke kantor Pusat Gempa Nasional yang mengoperasikan sistem peringatan tsunami. Kami cek ke tide gauge (alat pengukur perubahan muka laut), dan ada catatan dari tide gauge belum lama.

Sebagai operator peringatan dini tsunami, kami yakin bahwa catatan itu adalah tsunami karena kami hafal dengan catatan marigram tsunami. Itu sangat jelas dan khas ciri-ciriny. Itu karakteristik marigram tsunami.

Ada empat tide gauge di Selat Sunda—di Pelabuhan Ciwandan dan Pelabuhan Pasir Jambu, Banten; serta Kota Agung dan Pelabuhan Panjang di Lampung. Itu catatannya klir, bagus, dan kami yakin itu tsunami.

Tapi operator kita sudah terbiasa dengan SOP (standar operasional prosedut) peringatan dini tsunami berbasis gempa tektonik. Operator pusat gempa nasional itu terikat dengan SOP, dan dia tidak mau bekerja melanggar SOP.

Sehingga, ketika tiba-tiba muncul marigram tsunami, ya (dia bingung), “Ada apa?” Karena tidak ada gempa bumi. Apakah ini meteor jatuh, longsoran, atau erupsi Gunung Anak Krakatau. Bahkan ada yang menduga itu meteotsunami.

Sumber Tsunami Bukan Cuma Gempa Bumi (Foto: Basith Subastian/kumparan)

Biasanya, SOP mengeluarkan peringatan dini tsunami itu bila ada gempa tektonik yang mengawali, kemudian masuk ke Decision Support System (DSS—sistem yang mengumpulkan semua informasi dari hasil pemantauan gempa, simulasi tsunami, dan deformasi kerak bumi).

Jadi apakah hal-hal itu memicu tsunami atau tidak, itu tergantung proposal yang dikeluarkan oleh DSS.

Kalau ada gempa signifikan, DSS mengeluarkan peringatan dini tsunami. Ada modelling yang muncul, misal ancamannya level apa, waktu tiba di pantai itu kapan, tingginya berapa Tapi kalau DSS diam saja, kami tidak akan mengeluarkan peringatan dini tsunami.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati memberikan keterangan pers terkait tsunami di Selat Sunda. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

Apakah ada perdebatan antarlembaga kebencanaan dalam menetapkan status tsunami sebelum melakukan konferensi pers pada Minggu dini hari, 23 Desember 2018 pukul 02.00 WIB?

Kami komunikasi dengan kawan-kawan di luar sana. Sehingga rilis ini tidak asal-asalan. Ini sudah kami sepakati bersama.

Pendapat-pendapat terkait tsunami akibat fenomena cuaca juga sangat kuat waktu itu, sehingga ada diskusi panjang. Kemudian kami buat rilisnya malam—dini hari menjelang pagi.

Siangnya, keluar analisa satelit sebelum tsunami dan setelah tsunami. Ternyata setelah tsunami, ada bagian Anak Krakatau yang hilang ke laut.

Perbandingan citra satelit Gunung Anak Krakatau sebelum dan sesudah longsor. (Foto: Data Satelit Radar Sentinel-1 via BPPT)

Jadi mulai klir. Oh, ada daratan hilang, ada landslide, ada material yang jatuh ke laut. Kalau menurut beberapa narasumber, luasan (daratan yang hilang) itu 64 hektare.

Ini pertama kali (di Indonesia), sebuah tsunami terjadi tanpa gempa tektonik sehingga di luar SOP yang kami operasikan selama ini. Jadi, ini tantangan kita bersama.

Harapan kami untuk (bersinergi) semakin erat di antara kementerian dan lembaga seperti dengan Kemenko Maritim, BPPT, Kemenkeu, LIPI, Badan Geologi, Badan Informasi Geospasial, dan BNPB, agar kita bahu-membahu untuk semakin erat dalam membangun upaya mitigasi bencana di Indonesia.

Rumah-rumah di Pulau Sebesi, Lampung Selatan, ambruk setelah diterjang tsunami. (Foto: ANTARA/Adam Bariq)

Bagaimana dengan Tsunami Early Warning System yang dimiliki Indonesia? Mengapa tidak mampu mendeteksi tsunami 22 Desember?

Kami sudah melakukan peringatan dini tsunami dari 2008 sampai sekarang sebanyak 22 kali. 17 kejadian di antaranya benar tsunami. Ini adalah sebuah prestasi yang sebenarnya harus kita akui, bahwa Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS) bisa memberikan warning. Dari 22 peringatan itu, hanya lima yang tidak terjadi tsunami.

Jadi, kami selama ini memang melakukan penguatan di sistem peringatan dini tsunami berbasis gempa tektonik. Sementara tsunami karena gunung api dan longsor, teknologinya belum ada.

Apa solusi yang ditawarkan BMKG untuk mencegah bencana serupa?

Pertama, BMKG ingin mencoba membangun sebuah sistem deteksi dini terkait potensi bahaya longsor yang ada di Anak Krakatau.

Kami saat ini sudah membuat sistem khusus untuk memonitor dan mendeteksi aktivitas gempa, khususnya di sekitar Gunung Anak Krakatau, yang diduga akan menggerakkan atau mengguncang material yang tersisa atau mendeteksi longsoran ketika sudah terjadi.

Tapi ini bukan memonitor gunung api, karena itu tugas PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi).

Kedua, kami akan membangun sistem deteksi dini tsunami dengan membangun Tide Gauge Monitoring muka laut di pulau-pulau kecil dekat Gunung Anak Krakatau.

Begitu terjadi tsunami, kemudian tide gauge-nya merekam, impuls akan dikirim untuk jadi peringatan dini kepada masyarakat pesisir di pantai barat Banten atau timur Lampung.

Ketiga, memasang radar tsunami dengan teknologi terbaru. Sehingga, jika ada unsur yang mengindikasikan tsunami di Selat Sunda atau di dekat Gunung Anak Krakatau, itu akan kami jadikan sebagai input peringatan dini tsunami.

Jadi, tiga itu yang akan kami kembangkan. Itu yang saat ini bisa kami lakukan untuk mengantisipasi (tsunami akibat aktivitas non-tektonik).

Ilustrasi Lipsus “Senyap Tsunami Selat Sunda”. (Foto: Herun Ricky/kumparan)

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan, sistem peringatan dini tsunami yang dimiliki Indonesia perlu dikembangkan secara progresif. Oleh sebab itu, BMKG—setelah melakukan audit pada November 2017—segera menyusun rencana lompatan inovasi teknologi Monitoring Gempa dan Peringatan Dini Tsunami yang dapat membuat sistem jadi 20 tahun lebih maju.

Gagasan lompatan inovasi teknologi itu kemudian disampaikan ke pemerintah pada 18 Januari 2018, dan direspons Presiden dengan menunjuk kementerian-kementerian terkait untuk mewujudkan usul tersebut, lewat rancangan program bersama BMKG.

Dalam rancangan itu antara lain direncanakan untuk memasang sensor pemantauan gempa dan tsunami di dasar laut menggunakan smart cable. Sampai saat ini, rancangan tersebut masih diproses administrasi untuk direalisasikan.

Peta area terdampak Tsunami Selat Sunda. (Foto: Dok. BNPB)

Rencana solusi tersebut akan diterapkan di seluruh Indonesia?

Sementara ini Selat Sunda dulu, karena Selat Sunda memang kawasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap tsunami. Jadi, salah kalau orang meremehkan Selat Sunda, karena wilayah ini memiliki zona seismik aktif yang kompleks.

Di sana ada zona megathrust selatan, di selatan ada outer rise—zona bending yang kalau patah bisa terjadi tsunami. Sementara di sebelah utara itu megathrust yang jadi sarang gempa besar. Di utaranya lagi ada beberapa sesar aktif, ditambah sesar aktif lain yang belum teridentifikasi dan belum terpetakan.

Apalagi di Selat Sunda itu ada stretching zone, yakni zona meregang. Itu engselnya dan itu meregang. Jadi di sana sangat rawan gempa bumi, longsor, dan tsunami.

Melihat kenyataan ini, sangat urgen bagi kami untuk memperhatikan Anak Krakatau. Tidak ada kata terlambat selama kita punya itikad dan semangat baik untuk berupaya mengurangi risiko bencana.

Infografik “Siklus Gawat Krakatau”. (Foto: Basith Subastian)

Apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat pasca-tsunami ini?

Peristiwa ini jadi pelajaran. Masyarakat yang tinggal di pantai, yang sudah dinyatakan oleh para ahli sebagai daerah rawan tsunami, harus menerima saran dengan ikhlas, dan mengakui bahwa mereka memang tinggal di daerah rawan.

Bersedialah untuk diedukasi dan diberi pengetahuan tentang mitigasi. Tidak menganggap diri aman.