BNPT soal Parpol terkait Teroris Tak Ikut Pemilu: Strategi dari Bullet ke Ballot

13 Maret 2023 16:02 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar di hotel St Regis, Jakarta, Senin (13/3/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar di hotel St Regis, Jakarta, Senin (13/3/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan
ADVERTISEMENT
Kepala BNPT, Boy Rafli Amar menyebut ada indikasi terorisme menjelang Pemilu 2024 mendatang. Ia menyebut ada kelompok-kelompok intoleran yang tidak setuju dengan sistem Pemilu dan hukum Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Jadi memang benar kalau dibilang tidak ada, tapi yang benar itu ada. Ada itu sudah ada perubahan strategi dari bullet ke ballot, peluru ke kotak suara,” kata Boy dalam acara dialog kebangsaan persiapan Pemilu 2024 di Hotel St Regis, Jakarta, Senin (13/3).
“Ini adalah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi untuk masuk ke dalam pesta demokrasi kita,” tambahnya.
Boy menyebut ada indikasi anggota-anggota parpol yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Kendati demikian, Boy tidak menyebut anggota tersebut berasal dari parpol mana. Dia mengatakan parpol baru itu gagal ikut Pemilu.
“Kondisi-kondisi ini menjadi kewaspadaan bagi kita. Yang kedua, di mata jaringan teroris lokal maupun global, hukum negara kita dianggap mereka hukum kafir,” ujar dia.
Kepala BNPT RI Komjen Pol Boy Rafli Amar di saat melaunching warung NKRI di Semarang. Foto: Intan Alliva Khansa/kumparan
Lebih lanjut, Boy melanjutkan bahwa masyarakat harus tetap waspada dengan ancaman-ancaman dari kelompok intoleran, khususnya yang menggunakan bentuk teror kekerasan.
ADVERTISEMENT
Saat diminta keterangan lebih lanjut setelah acara diskusi, Boy menyebut bahwa parpol yang bersangkutan tidak termasuk ke dalam 24 parpol yang sudah ditetapkan oleh KPU. Boy menyebut parpol yang terindikasi satu parpol.
"Tidak lolos verifikasi. Karena kita sudah dapat informasi dari awal. Kami katakan, ada indikasi (terafiliasi dengan jaringan terorisme)," jelasnya.
"Kita harus jaga ke depan jangan sampai (masyarakat) membentuk partai baru tetapi pengurusnya latar belakangnya kelompok intoleran, radikal, teroris. Itu baru background pengurusnya," tandas dia.