Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Boris Johnson Terancam Jadi PM Pertama Inggris yang Terbukti Membohongi Parlemen
19 Juni 2023 10:33 WIB
·
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Parlemen Inggris akan menghukum eks Perdana Menteri Boris Johnson atas kebohongannya kepada publik perihal skandal 'Partygate'.
ADVERTISEMENT
Skandal yang terjadi semasa pandemi COVID-19 itu mencakup bukti bahwa Johnson dan sejumlah anggota parlemen lainnya justru berpesta di 10th Downing Street, ketika otoritas memberlakukan lockdown ketat terhadap masyarakat luas.
Dikutip dari AFP, atas skandal tersebut seluruh anggota parlemen termasuk dari Partai Konservatif (Tory) yang berkuasa, akan menggelar voting pada Senin (19/6).
Mereka akan memberikan suara terkait laporan yang menyatakan Johnson telah dengan sengaja berbohong kepada parlemen mengenai penyelenggaraan pesta melanggar lockdown ketika dia masih menjabat sebagai PM.
Dalam sebuah laporan setebal 106 halaman, Komite Privilese di parlemen pada Kamis (15/6) sebelumnya menyatakan Johnson bersalah atas 'penghinaan secara berulang kali terhadap parlemen' dan dituding berusaha melemahkan proses legislatif.
"Penghinaan ini menjadi lebih serius karena dilakukan oleh perdana menteri, anggota paling senior dalam pemerintahan," bunyi laporan tersebut.
ADVERTISEMENT
Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa tidak ada kejadian serupa yang pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang PM dengan sengaja 'membohongi' parlemen.
Sebagai hukumannya, Johnson bisa saja menghadapi masa penangguhan selama 90 hari — yang akan menjadi momen sulit sekaligus memalukan secara moral baginya lantaran Johnson dilaporkan berencana untuk kembali ke arena pemilu berikutnya.
Sebelum kemunculan skandal 'Partygate', Johnson meraih kemenangan telak sebagai PM dan pemimpin Tory pada Desember 2019. Namun, dia didesak berhenti dari posisinya pada Juli 2022 lalu, imbas dari skandal tersebut dan serangkaian isu-isu lainnya.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.