BPBD Jabar: 93 Kecamatan Dilanda Kekeringan, Terparah Kabupaten Bekasi
PerbesarBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat dampak fenomena El Nino mulai dirasakan di berbagai wilayah. Sejak awal Juli 2026, kekeringan telah melanda 93 kecamatan yang tersebar di 207 desa dan kelurahan.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten AME, mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang sebelumnya telah memperkirakan peningkatan dampak El Nino.
"El Nino sebagaimana hasil rekomendasi dari teman-teman BMKG memang ada peningkatannya," kata Teten dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/7).
Ia menyebutkan, hingga akhir Juli, kekeringan telah berdampak pada 93 kecamatan di berbagai daerah di Jawa Barat.
"Sampai dengan bulan ini sejak tanggal 1 Juli saja sudah terdampak sekitar 93 kecamatan, 207 desa dan kelurahan," ujarnya.
Distribuskan Air Bersih ke Daerah Terparah
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, BPBD bersama berbagai pihak telah mendistribusikan sekitar 4,2 juta liter air bersih.
Menurut Teten, dampak kekeringan tahun ini lebih besar dibandingkan beberapa tahun terakhir karena dipengaruhi fenomena El Nino.
"Fenomena ini karena diakibatkan oleh El Nino, jadi kekeringan di Jawa Barat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan distribusi air bersih terbanyak, yakni sekitar 2,2 juta liter. Sementara Kabupaten Bogor menerima sekitar 800 ribu liter air bersih.
"Yang paling banyak (distribusi air) adalah Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi distribusi airnya sudah sampai dengan 2,2 juta liter air, kemudian Kabupaten Bogor sekitar 800 ribu liter," ungkapnya.
Selain kekeringan, BPBD juga mulai mewaspadai potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Teten berharap jumlah daerah terdampak tidak terus bertambah hingga puncak musim kemarau.
"Di tahun 2023 hampir 26 kabupaten/kota terdampak sampai November. Mudah-mudahan sekarang cukup 17 kabupaten/kota saja, tidak usah bertambah lagi," ujarnya.
BPBD belum merinci daftar daerah secara detail.